Curhat ke Dewan Soal Kasusnya, Rachmawati: Ini Grand Design untuk Bungkam Pejuang Demokrasi

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Tersangka kasus makar, Rachmawati Soekarnoputri mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengadu terkait status yang disandangnya, Selasa (10/1).

Rachmawati diterima oleh Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon serta anggota Komisi III Supratman Andi Agtas dan Wenny Warouw. Pada kesempatan tersebut, Rachma menceritakan mengapa ia sampai ditetapkan sebagai tersangka makar oleh aparat kepolisian.

Dirinya mengaku tidak tahu mengapa sampai diciduk oleh aparat kepolisian pada Jumat (2/12/2016), sebab ia merasa tidak melakukan kesalahan apalagi sampai melakukan makar.

"Kami pada tanggal 2 Desember 2016 pagi ditangkap dengan surat penangkapan yang dibuat oleh seorang polisi berpangkat Kombes dari Polda Metro Jaya. Kami ditangkap dengan tuduhan makar atau permufakatan jahat," kata Rachma di Gedung DPR dikutip dari Tribunnews.com.

Rachma menolak keras bahwa ia disebut akan melakukan makar pada 2 Desember 2016. Dirinya mengaku pada saat tanggal 2 Desember 2016 ia hanya ingin berunjuk rasa di depan Gedung MPR/DPR untuk menyuarakan agar UUD 1945 kembali pada teks aslinya.

"Saya sudah memberitahu ke polisi akan melakukan aksi di luar Gedung MPR/DPR. Ada sebanyak 20 ribu massa yang akan lakukan unjuk rasa," ujarnya.

Di tengah mencurahkan hati kepada pimpinan DPR, Rachma tak kuasa menahan tangisnya. Tangisnya pecah seketika saat dirinya harus sampai dituduh melakukan makar oleh pihak kepolisian.

"Jadi bagaimana yang dikatakan makar saya tahu. Kami hanya ingin menyampaikan petisi ke MPR," kata Rachma yang diikuti tangis.

Para hadirin yang hadir di ruangan tersebut pun terdiam saat Rachma meneteskan air mata. Beberapa orang terlihat mendatangi Rachma untuk memberikan tisu kepada adik Megawati Soekarnoputri itu.

Rachma melanjutkan penjelasannya terkait status tersangka yang disandangnya. Namun, air mata terlihat semakin deras mengalir membasahi wajahnya.

"Kami kalau mau makar pasti mengepung Istana, bukan berniat datang ke sini (Gedung MPR/DPR). Ini saya lihat ada by desain dalam kasus ini. Kami berharap pada bapak-bapak agar kasus ini di SP3 agar tidak berlarut-larut," katanya.

Rachmawati juga membantah uang Rp 300 juta yang dikirimkan kepada tersangka lain Alvin Indra akan digunakan untuk membiayai operasional aksi makar. Rachmawati menduga ada rekayasa untuk memfitnah dirinya sebagai penyandang dana makar.

"Ada yang fitnah saya dapat sponsor. Ini Fitnah. Ini semua fitnah. Yang saya bilang ini saya duga ada grand design untuk pembunuhan karakter kepada pejuang demokrasi. Kami pejuang demokrasi yang kritis ini dibungkam," kata Rachmawati dikutip dari Merdeka.com.

Kendati demikian, putri proklamator ini mengakui uang Rp 300 juta itu berasal dari deposito pribadinya. Uang tersebut rencananya akan digunakan untuk pembiayaan logistik aksi menyampaikan petisi agar kembali ke UUD 1945 di depan Gedung DPR/MPR pada 2 Desember 2016.

Dia menegaskan, aksi tersebut bukan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo tetapi mengembalikan UUD 1945 menggantikan UUD hasil amandemen sekarang. Aksi itu gagal karena belasan aktivis ditangkap pada 2 Desember dini hari.

"Betul itu saya yang kasih. Waktu itu kan mereka mau demo saya kasih logistik. Mereka minta logistik makan minum. Saya ini kan hidup di dunia kampus ya saya biasa itu kasih transport. Kalau Rp 300 juta dibagi 20 ribu orang berapa itu? 15 ribu ya, apa cukup itu? Paling cuma makan bakso," tegasnya.

Ditambahkannya, uang tersebut bukan berasal pihak lain. Uang Rp 300 juta itu adalah hasil dari pekerjaannya memimpin Kampus Universitas Bung Karno.

"Itu memang dari saya pribadi, hasil jerih payah saya bertahun-tahun," pungkas dia.

Sementara itu, para tokoh nasionalis yang dituduh berbuat makar meminta DPR untuk mendesak Kepolisian menghentikan proses hukum yang menjerat mereka.

Hal itu sebagaimana disampaikan kuasa hukum Ratna Sarumpaet, Kris Triwahyudi saat para tokoh yang dituduh makar beraudiensi dengan Wakil Ketua DPR Fadli Zon di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/1).

Dijelaskan Kris bahwa para tersangka dugaan makar tidak terikat dalam satu hubungan kerjasama secara intensif untuk menggulingkan kekuasaan yang sah.