Senin, 25 Januari 2021 13:26

Praktisi Hukum Apresiasi Putusan MK Soal Delik Makar

Kamis, 09 Mei 2019 12:23 WIB
Editor: Revol Afkar
Wartawan: M. Syuhud Almanfaluty
Praktisi Hukum Apresiasi Putusan MK Soal Delik Makar
A. Fajar Yulianto

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan setiap permulaan atau percobaan makar sudah dapat dikenai delik pidana. Sehingga, tidak perlu menunggu sampai pemerintahan yang sah terguling.

Hal ini mendapatkan apresiasi dari A. Fajar Yulianto, S.H, salah satu praktisi hukum di Kabupaten Gresik. "Keputusan MK itu menurut saya perlu diapresiasi, sebuah ketegasan secara filosofi untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus kondusif. Hal ini bisa diartikan sebagai fungsi preventif hukum pidana," ujar Fajar kepada BANGSAONLINE.com, Kamis (9/5).

"Memang kita mengakui adanya doktrin "mens rea = guilty of mind" pada hakikatnya sejalan dengan asas "tiada pidana tanpa kesalahan". Redaksi 'kesalahan' di sini suatu delik tidak harus sempurna terlaksana sesuai maksud dan tujuan utama, tapi melakukan perbuatan pelaksanaan permulaan juga merupakan sebuah kesalahan," jelasnya.

Ia mengumpamakan seseorang yang berniat mencuri uang di mesin ATM, tapi kepergok security saat mencongkel mesin ATM. Meski belum berhasil mengambil uangnya, tapi pelaku sudah bisa dikenai pidana dengan bukti adanya niat jahat berupa tindakan mencongkel ATM. "Hal ini sudah jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena sempurnanya perbuatan adalah adanya bekas congkelan (perusakan)," terangnya.

"Demikian pula terkait delik perbuatan makar, jika memang terbukti adanya perbuatan, pendahuluan atau permulaan berupa ancaman penggerakan people power dilakukan dengan niat sudah tidak yakin dan percaya lagi pada konstitusi dengan perangkatnya, maka hal inilah menjadi sempurna terhadap delik perbuatan pidananya. Apalagi perbuatan itu diekspos secara tersrutuktur, sistematis, dan masif sehingga dapat meninggalkan kesan sebagian masyarakat terpengaruh dan meyakini atas kebenaran upaya memperbaiki pemerintah dengan jalan inskonstitusional," urainya.

"Setidaknya dari perbuatan awal ini jelas meninggalkan bekas adanya rongrongan, hasutan, ujaran kebencian terhadap pemerintah yang sah, hingga potensi mengancam keutuhan NKRI," sambung Direktur LBH Fajar Trilaksana and Rekan ini.

"Namun penentu terakhir, sebagai benteng pamungkas terjaganya NKRI secara konstitusi ada di tangan hakim. Hakim dalam memutus perkara ini harus dilandasi dalam perspektif hukum progresif karena tujuan hukum di sana ada kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan (asas manfaat) yang harus mampu menyeimbangkan putusanya, jangan sampai berdampak pecah persaudaraan sebangsa dan setanah air," pungkasnya. (hud/rev)

Disnak Jatim Pastikan Telur yang Beredar Aman dan Sehat untuk Dikonsumsi
Rabu, 20 November 2019 13:57 WIB
Kepala Disnak Jatim, Wemmi Niamawati melakukan kampanye telur ayam Jawa Timur sehat, bebas zat beracun bersama staf di halaman Kantor Disnak Jatim.Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan melaksanakan kampanye "Telur Ayam Jawa Timur Sehat Bebas Za...
Kamis, 07 Januari 2021 16:58 WIB
PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Kabupaten Pamekasan dalam masa pandemi ini tetap bertekad memberikan wahana hiburan rekreasi sekaligus olahraga, terutama bagi anak-anak dan usia dini.Melalui kapasitas dan potensi...
Minggu, 17 Januari 2021 10:07 WIB
Oleh: M. Aminuddin --- Peneliti Senior Institute for Strategic and Development Studies (ISDS)--- Di awal tahun 2021 ini Kemendikbud telah merelease tekadnya untuk melanjutkan apa yang disebutnya sebagai transformasi pendidikan dan pemaju...
Sabtu, 16 Januari 2021 19:54 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag*50. Wa-idz qulnaa lilmalaa-ikati usjuduu li-aadama fasajaduu illaa ibliisa kaana mina aljinni fafasaqa ‘an amri rabbihi afatattakhidzuunahu wadzurriyyatahu awliyaa-a min duunii wahum lakum ‘aduwwun bi/sa lil...
Sabtu, 26 Desember 2020 12:03 WIB
Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam tentang kehidupan sehari-hari. Diasuh Prof. Dr. KH. Imam Ghazali Said, M.A, Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) dan pengasuh Pesantren Mahasiswa An-Nur Wono...