Seorang pegawai sedang absen menggunakan fingerprint. foto: ilustrasi/tribunnews
"Saya sudah berdiskusi dengan banyak kepala sekolah, kami tidak sepakat pengadaan fingerprint ini karena tidak termasuk kebutuhan pembelajaran. Apalagi beban pembelian harus sekolah yang membeli," katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Kepegawaian Disdik Jombang, Supriyadi membenarkan perihal kebijakan institusinya tersebut. “Iya, ini kebijakan Disdik. Bukan intruksi dari pusat. Tujuannya adalah untuk memudahkan presensi absensi para praktisi pendidikan. Seperti guru, pegawai TU, dan lainnya. Itu juga dalam rangka mempermudah pencairan TPP bagi penerima. Karena untuk pencairan TPP juga dicek dari kehadiran atau absen,” katanya saat dikonfirmasi.
Ia juga menjelaskan, bahwa sebanyak 45 SMP se-Kabupaten Jombang sudah menerapkan fingerprint pada tahu 2016. Sedangkan untuk SD direncanakan pada tahun 2017.
“Kalau SD se-kecamatan Jombang sudah hampir separuh dari jumlah keseluruhan sekolah menerapkan fingerprint ini. Bagi sekolah di luar kecamatan kota akan ditunjuk beberapa yang diwajibkan. Kalau untuk yang daerah pinggiran seperti Kecamatan Wonosalam dan Bareng belum kita wajibkan menggunakan fingerprint,” bebernya.
Adapun jumlah SD se-Kabupaten Jombang sebanyak 517 setelah tiga sekolah dimerger. Meski demikian, tidak semua sekolah diwajibkan menerapkan fingerprint tersebut. “Karena banyak sekolah yang guru PNS-nya hanya tiga, empat, itu kan sedikit,” ujarnya.
Supriyadi juga menerangkan bahwa pengadaan fingerprint itu dananya bersumber dari dana BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) yang bersumber dari APBD Kabupaten. “Terkait pembelian fingerprint kami persilakan sekolah mencari di mana saja, dan kami tidak pernah mengkondisikan sekolah membeli kepada penyedia tertentu,” tandasnya. (rom/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
