KH A Mustofa Bisri. Foto: tempo.co
"MUI ini sudah lama tidak jelas. Parpol, Ormas atau Lembaga Pemerintah. Tapi kok ya dapat APBN," ujar Gus Mus dikutip CNNIndonesia.com di kediamannya di Rembang, Jawa Tengah, beberapa hari lalu.
Gus Mus mengatakan, tidak semua orang yang ada di MUI itu ulama, tapi banyak dari mereka yang menyebut dirinya ulama. Sehingga, menurut Gus Mus, banyak umat Islam yang menganggap MUI sebagai penentu fatwa yang wajib diikuti.
"Asal jadi pengurus MUI terus kok disebut ulama. Juru tulis atau juru ketik seakan ulama, terus mudah mengeluarkan fatwa dan lucunya banyak umat Islam yang mengikuti. Halal dan Haram mudah dikeluarkannya," sindir Pengasuh Pondok Pesantren Roudhotul Tholibin Rembang itu.
Dalam kondisi bangsa dan negara yang kini rentan diterpa oleh isu suku, agama, ras, dan antargolongan, Gus Mus berharap orang-orang di dalam MUI mau mengkoreksi diri dan merevolusi mental internal kelembagaan.
"Jangan mengatakan seseorang atau manusia bukanlah manusia padahal dirinya sendiri belum atau bahkan bukan manusia. Rakyat jelata disuruh jadi manusia, tapi mereka jadi harimau, serigala, waduh," ujar Gus Mus.
MUI sebelumnya telah mengeluarkan fatwa yang menyebut bahwa Ahok telah menistakan agama. Saat melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Seribu, Ahok menyinggung surat Al-Maidah ayat 51 dan dikaitkan dengan Pilkada DKI Jakarta.
MUI menilai pernyataan Ahok merupakan penghinaan terhadap Alquran dan ulama.
Selain memicu gelombang demonstrasi besar-besaran dalam Aksi Damai 4 November lalu, dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok telah menimbulkan pro-kontra opini di kalangan publik.
Gus Mus sendiri menyayangkan sikap MUI yang dinilai telah 'menyerang' mantan Ketua PP Muhammadiyah Achmad Syafii Ma'arif lewat media massa maupun di media sosial, terkait tanggapannya atas dugaan kasus penistaan agama oleh Ahok.
"Itu gimana Buya Syafii saja didebat dan dihujat. Ilmu agama Islam Buya itu lebih tinggi dari mereka yang di MUI," sindir Gus Mus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
