Ketua Umum MUI, KH Muhammad Anwar Iskandar. Foto: Ist
KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Dukungan terhadap kedudukan Polri yang tetap berada langsung di bawah presiden terus mengalir dari berbagai kalangan. Tokoh agama juga menyatakan sikap tegas, salah satunya Ketua Umum MUI, KH Muhammad Anwar Iskandar atau Gus War.
Ia menilai, posisi Polri di bawah presiden merupakan bentuk paling ideal dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pernyataan itu disampaikan sejalan dengan hasil Rapat Paripurna Ke-12 DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026, yang menyetujui delapan poin Percepatan Reformasi Polri pada Rabu (28/1/2026). Salah satu poin penting menegaskan kedudukan Polri tetap berada di bawah presiden dan tidak berbentuk kementerian.
Menurut Gus War, secara konstitusional dan praktis, Polri sudah berada pada jalur yang tepat. Ia menambahkan, masyarakat telah merasakan manfaat dari posisi Polri yang langsung bertanggung jawab kepada presiden, terutama dalam menjaga keamanan nasional dan memberikan pelayanan hukum.
“Posisi Polri sudah sangat ideal. Kita semua sudah merasakan kemanfaatan dan kemaslahatan yang baik dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum di NKRI,” ujarnya, Kamis (29/1/2026).
Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amien dan Pondok Pesantren Assa’idiyah di Kota Kediri itu menyatakan, Polri membutuhkan ruang gerak independen namun tetap terkontrol oleh presiden sebagai kepala pemerintahan.
"Dengan demikian, kebijakan keamanan nasional bisa berjalan selaras dengan kepentingan negara, bukan kepentingan sektoral kementerian tertentu," tuturnya.
Gus War juga menyampaikan doa agar Polri senantiasa diberi kekuatan dalam menjalankan amanah bangsa.
“Kami mendoakan agar Kepolisian Republik Indonesia selalu dalam lindungan, bimbingan, dan ridho Allah SWT untuk membersamai presiden dan seluruh rakyat menjaga negara ini menuju masyarakat yang maju, aman, dan diridhloi Allah SWT,” paparnya.
Sebagai Ketua Umum MUI, ia menekankan dukungan ini bukan sekadar sikap kelembagaan, tetapi juga panggilan moral ulama dalam menjaga keutuhan bangsa.
Gus War menganggap, Polri yang berada langsung di bawah presiden akan lebih fokus pada fungsi utama, yakni melindungi masyarakat, menegakkan hukum, dan menjaga persatuan.
Dukungan ulama ini memperkuat legitimasi reformasi Polri yang sedang berjalan. Sinergi antara negara, masyarakat, dan tokoh agama dinilai menjadi modal penting dalam membangun kepolisian yang modern, humanis, dan dipercaya publik. (uji/mar)
