Minggu, 26 Mei 2019 23:02

Pengadaan Mamin di RSUD dr. Soedomo tak Perlu Lelang, Ini Alasannya

Jumat, 11 November 2016 17:49 WIB
Pengadaan Mamin di RSUD dr. Soedomo tak Perlu Lelang, Ini Alasannya
RSUD dr. Soedomo, Trenggalek. foto: HERMAN/ BANGSAONLINE

TRENGGALEK, BANGSAONLINE.com - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soedomo ternyata tidak perlu mengadakan lelang dalam pengadaan mamin (makanan dan minuman). Hal ini disampaikan oleh Direktur RSUD dr. Soedomo Trenggalek Dr. Saeroni di ruang kerjanya, Jumat 11 November 2016.

Saeroni menjelaskan, hal ini berdasarkan PP nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dan Perbup nomor 74 tahun 2013 tentang jenjang nilai pengadaan barang dan atau jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr. Soedomo Trenggalek. Di sana dijelaskan bahwa pengadaan mamin tidak perlu dilakukan lelang.

"Jadi pengadaan mamin di RSUD tahun ini sesuai Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 dan Peraturan Bupati nomor 74 tahun 2013 tidak perlu dilakukan lelang," kata Saeroni di ruang kerjanya.

Saeroni menjelaskan lebih rinci alasan kenapa pengadaan mamin tahun ini senilai 360 juta tidak perlu dilelang.

"Selain mengacu pada PP 23 tahun 2005 dan peraturan bupati nomor 74 tahun 2013 tentang jenjang nilai pengadaan barang atau jasa badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah dr. Soedomo Trenggalek, maka hal ini diperjelas pada Bab V pasal 6 huruf (a) ayat 1. Isinya menyebutkan pengadaan barang dengan nilai sampai dengan Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah)," terangya sembari mengutip perbup tersebut.

Saeroni memberikan penjabaran, bila pengadaan mamin ini harus melalui proses lelang, dikhawatirkan jatah mamin untuk pasien menjadi terkendala. Sebab proses lelang butuh waktu yang cukup lama. "Kalau sudah seperti itu maka akan mengancam nyawa pasien" cetusnya.

Saeroni juga menjelaskan tentang urutan kedudukan perundangan yang tertinggi di negara ini. Yakni pertama adalah Undang-Undang, disusul kemudian Peraturan Pengganti Undang-Undang atau biasa disingkat Perppu, berikutnya Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Daerah (Perda). "Jadi kedudukan PP lebih tinggi daripada Perpres," jelasnya. (man/rev)

Bandeng Jelak Khas Kota Pasuruan yang Tinggi Protein, Yuk Makan Ikan!
Minggu, 28 April 2019 01:01 WIB
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Kali ini Shania Indira Putri, Duta Gemarikan Kota Pasuruan, melihat lebih dekat bagaimana proses pemanenan ikan Bandeng Jelak khas Kota Pasuruan. Sekali panen, ikan ini air tawar ini bisa menghasilkan 600 hingga 120...
Selasa, 26 Maret 2019 21:54 WIB
MADIUN, BANGSAONLINE.com - KAI Daop 7 ajak beberapa wartawan wilayah Madiun, mulai dari wartawan cetak, online, dan televisi, ke tempat bangunan bersejarah Lawang Sewu dan Stasiun Ambarawa, Selasa (26/3). Kegiatan ini dilakukan selama dua hari (25-26...
Suparto Wijoyo
Rabu, 22 Mei 2019 11:24 WIB
Oleh: Suparto Wijoyo*SAYA menyaksikan penuh kagum terhadap para kompetitor yang menyorong sekehendaknya. Dengan nyaman menikmati gelisah rakyat yang sangat mayoritas. Para promotor pertandingan tergiring dalam alun langkahnya dengan kosa laku yang...
Minggu, 26 Mei 2019 13:06 WIB
Dr. KH A Musta'in Syafi'ie M.Ag
Oleh: Dr. KH A Musta'in Syafi'ie M.Ag42. qul law kaana ma’ahu aalihatun kamaa yaquuluuna idzan laibtaghaw ilaa dzii al’arsyi sabiilaanKatakanlah (Muhammad), “Jika ada tuhan-tuhan di samping-Nya, sebagai-mana yang mereka katakan, niscaya tuhan-t...
Dr. KH. Imam Ghazali Said
Jumat, 17 Mei 2019 16:44 WIB
>>>>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Dr. KH. Imam Ghazali Said. SMS ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<<<...