Selasa, 26 Maret 2019 18:11

Pengadaan Mamin di RSUD dr. Soedomo tak Perlu Lelang, Ini Alasannya

Jumat, 11 November 2016 17:49 WIB
Pengadaan Mamin di RSUD dr. Soedomo tak Perlu Lelang, Ini Alasannya
RSUD dr. Soedomo, Trenggalek. foto: HERMAN/ BANGSAONLINE

TRENGGALEK, BANGSAONLINE.com - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soedomo ternyata tidak perlu mengadakan lelang dalam pengadaan mamin (makanan dan minuman). Hal ini disampaikan oleh Direktur RSUD dr. Soedomo Trenggalek Dr. Saeroni di ruang kerjanya, Jumat 11 November 2016.

Saeroni menjelaskan, hal ini berdasarkan PP nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dan Perbup nomor 74 tahun 2013 tentang jenjang nilai pengadaan barang dan atau jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr. Soedomo Trenggalek. Di sana dijelaskan bahwa pengadaan mamin tidak perlu dilakukan lelang.

"Jadi pengadaan mamin di RSUD tahun ini sesuai Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 dan Peraturan Bupati nomor 74 tahun 2013 tidak perlu dilakukan lelang," kata Saeroni di ruang kerjanya.

Saeroni menjelaskan lebih rinci alasan kenapa pengadaan mamin tahun ini senilai 360 juta tidak perlu dilelang.

"Selain mengacu pada PP 23 tahun 2005 dan peraturan bupati nomor 74 tahun 2013 tentang jenjang nilai pengadaan barang atau jasa badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah dr. Soedomo Trenggalek, maka hal ini diperjelas pada Bab V pasal 6 huruf (a) ayat 1. Isinya menyebutkan pengadaan barang dengan nilai sampai dengan Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah)," terangya sembari mengutip perbup tersebut.

Saeroni memberikan penjabaran, bila pengadaan mamin ini harus melalui proses lelang, dikhawatirkan jatah mamin untuk pasien menjadi terkendala. Sebab proses lelang butuh waktu yang cukup lama. "Kalau sudah seperti itu maka akan mengancam nyawa pasien" cetusnya.

Saeroni juga menjelaskan tentang urutan kedudukan perundangan yang tertinggi di negara ini. Yakni pertama adalah Undang-Undang, disusul kemudian Peraturan Pengganti Undang-Undang atau biasa disingkat Perppu, berikutnya Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Daerah (Perda). "Jadi kedudukan PP lebih tinggi daripada Perpres," jelasnya. (man/rev)

Polda Jatim Gerebek Pabrik Makanan Ringan Berbahan Tawas dan Bumbu Kadaluarsa di Sidoarjo
Jumat, 15 Maret 2019 05:14 WIB
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Tim Satgas Pangan Polda Jatim menggerebek pabrik produksi makanan ringan (snack) di Dusun Dodokan, Desa Tanjungsari, Taman, Sidoarjo, Kamis (14/3). Dalam penggerebekan ditemukan bahan baku berbahaya dan kadaluarsa y...
Selasa, 19 Februari 2019 16:59 WIB
BANGSAONLINE.com - Februari udah mau abis aja nih... Saygon Waterpark punya banyak banget promo menarik buat kalian di bulan Februari ini. Ayo... jangan sampai ketinggalan ya...1. Romantic Moment, Berdua Lebih HematBuat kalian yang dateng berdua sama...
H. Suparto Wijoyo
Rabu, 20 Maret 2019 10:57 WIB
Oleh: H. Suparto Wijoyo*PAPUA menghadirkan duka pada saat yang nyaris setarikan nafas panjang atas tragedi yang menimpa Jamaah shalat Jumat di Masjid An Noor, Christchurch, Selandia Baru, Jumat 15 Maret 2019. 49 orang tewas akibat pemberondongan...
Sabtu, 23 Maret 2019 12:18 WIB
Dr. KH A Musta'in Syafi'ie M.Ag
Oleh: Dr. KH A Musta'in Syafi'ie M.Ag29. Walaa taj’al yadaka maghluulatan ilaa ‘unuqika walaa tabsuthhaa kulla albasthi fataq’uda maluuman mahsuuraanDan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengul...
Dr. KH. Imam Ghazali Said.
Jumat, 01 Februari 2019 11:02 WIB
>>>>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Dr. KH. Imam Ghazali Said. SMS ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<&...