Realisasi ADD-DD Bermasalah, Warga Guluk-Guluk Demo Kantor Kecamatan

Realisasi ADD-DD Bermasalah, Warga Guluk-Guluk Demo Kantor Kecamatan Massa saat tiba di kantor Kecamatan Guluk-guluk. foto: RAHMATULLAH/ BANGSAONLINE

SUMENEP, BANGSAONLINE.com - Hari ini, Senin (24/10), puluhan warga desa Guluk-guluk, Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep, menggelar aksi ke pendopo kecamatan setempat. Mereka beramai-ramai menggunakan mobil pikap dengan membawa poster berisi kritikan atas realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), di antaranya bertuliskan 'ADD-DD untuk rakyat, bukan untuk memperkaya diri'.

Saat tiba di depan kantor kecamatan, Subli Bangal selaku koordinator aksi menegaskan dalam orasinya bahwa realisasi ADD dan DD di desanya bermasalah. Salah satu bukti yang dia sebut adalah pembangunan kantor balai desa yang tak kunjung selesai. Padahal katanya pembangunan balai tersebut informasinya dialokasikan sejak tahun 2015, bahkan tahun ini juga kembali dianggarkan.

"Tapi kenapa kok sampai saat ini pembangunannya tidak selesai? Ini kan aneh," teriaknya.

Selain itu, Subli juga menyebut realisasi bantuan itu dalam bentuk fisik hanya ditumpuk di salah satu dusun. Anehnya lokasi itu merupakan tempat kepala desa sendiri. Di samping itu, di lokasi pekerjaan tidak diberi papan nama, sehingga pekerjaan tidak bisa diawasi oleh masyarakat setempat.

"Bahkan pekerjaannya diduga asal-asalan, karena pekerjaan dalam bentuk pavingisasi itu ada yang sudah rusak," terangnya.

Dia meminta Camat Guluk-Guluk dan Pemkab Sumenep memberikan data realisasi DD dan ADD untuk tahun 2015 dan 2016. Subli menegaskan, jika hasil kajiannya nanti menemukan kejanggalan, maka dia berjanji akan membawa persoalan itu ke ranah hukum.

Setelah beberapa menit berorasi, sejumlah perwakilan diizinkan oleh polisi masuk ke ruang camat untuk berdiskusi.

Usai berdiskusi dengan perwakilan massa, Camat Guluk-Guluk, Sumarsono, mengaku tidak bisa memberikan data yang diminta oleh warga, karena itu bukan kewenangan diri, melainkan kewengan Pemkab Sumenep, dalam hal ini adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP-KB).

Sementara Kepala BPMP-KB Kabupaten Sumenep, A. Masuni, yang juga hadir di lokasi menyarankan agar tuntutan warga dilayangkan ke Pemkab dalam bentuk surat resmi. Dengan surat itu, nanti bisa dijadikan pijakan dalam mengambil keputusan.

"Pagu anggaran DD dan ADD di Desa Guluk-Guluk setiap tahun cukup besar, yakni lebih dari satu miliar. Dan terlaksana semua," pungkasnya. (mat/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO