NU Dijadikan Komoditas Politik, Kader NU Saling Serang dalam Pilkada DKI, PBNU Tak Berkutik

Abdul Aziz yang Wakil Ketua DPW PKB DKI Jakarta itu bahkan secara terang-terangan menyerang Nusron. Menurut dia, para kiai dan ulama NU di ibukota tidak terlalu mengenal Nusron Wahid yang kini jadi kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) itu.

"Ahok itu kan cuma bisa-bisanya klaim Nusron aja dan Nusron juga tidak mengakar kok di Jakarta. Jadi soal Nusron mau bermanuver apapun tidak akan berpengaruh di keluarga besar NU," kata Aziz dikutip RMOLJakarta.com, Kamis (29/9).

Aziz mengatakan, secara aqidah (keyakinan) mustahil bila para kiai dan ulama NU mendukung Ahok.

Bukan hanya Aziz yang menyerang Nusron. Ketua Umum DPP PKB A Muhaimin Iskandar yang akrab dipanggil Cak Imin juga meremehkan Nusron. "Keluarga besar NU tahulah siapa Nusron itu. Tahu 'dalem'-nya," kata Cak Imin diplomatis.

Ia yakin dukungan penuh dari basis NU akan memenangkan pasangan Cagub Agus Yudhoyono-Sylviana Murni hanya satu putaran di Pilkada DKI Jakarta. "Basis Nadhlatul Ulama (NU) akan full support. Kami sudah susun pemetaan pemenangan. Agus-Sylvi pasti menang satu putaran," kata Cak Imin, di kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (28/9).

Perang terbuka antar kader NU dalam pilgub DKI Jakarta ini ternyata tak mendapat perhatian PBNU. Hingga kini PBNU tak melakukan langkah-langkah penyelesaian sehingga masalah ini terkesan liar. Nusron juga belum mendapat teguran, apalagi sanksi. Padahal kasus ini jelas tak pantas menimpa organisasi Islam sebesar NU.

Rais Aam PBNU KH Ma'ruf Amin juga hanya melontarkan komentar kepada media massa, bukan menyelesaikan kasus Nusron. Ia menegaskan PBNU belum ada sikap resmi soal dukungan terhadap pasangan cagub-wagub di Pilgub DKI. Hal ini diungkapkannya terkait pernyataan Nusron Wahid, bahwa warga NU di Jakarta lebih memilih Ahok dibandingkan bakal calon gubernur lain.

"Tidak benar kalau ada yang bilang PBNU mendukung salah satu calon. Jadi jangan asal mengklaim didukung nahdliyin," kata Maruf Amin, Jumat (23/9).

Mantan politisi PKNU dan PKB yang juga mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini mengakui memang ada beberapa calon kepala daerah yang meminta restu kepada PBNU. Namun demikian bukan berarti organisasi Islam terbesar di Indonesia itu otomatis memberi dukungan. (tim)