Minggu, 21 April 2019 02:16

GMNI Geruduk Gedung DPRD, UU Pokok Agraria Dianggap Bertentangan

Selasa, 27 September 2016 21:03 WIB
GMNI Geruduk Gedung DPRD, UU Pokok Agraria Dianggap Bertentangan

JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Memperingati hari tani yang jatuh pada 24 September, aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Jombang melakukan orasi di depan kantor DPRD Jombang, Selasa (27/09). Selain prihatin atas nasib petani, aksi mereka juga didasarkan atas UU Nomor 5 tahun 1960 alias UU Pokok Agraria (PA) yang dianggap tidak berjalan sesuai harapan.

Sebelumnya, belasan mahasiswa itu melakukan aksi jalan kaki di sepanjang Jl KH Wahid Hasyim menuju kantor dewan. Aksi ini, dilanjutkan dengan orasi terkait tuntutan yang mereka bawakan. Dalam aksinya, mereka menyerukan keprihatinan terhadap nasib petani yang selama ini tidak diperhatikan pemerintah. Akibatnya kesejahteraan para petani terabaikan.

”Sejak 56 tahun UU PA disahkan nasib kaum tani Indonesia tidak banyak berubah dan terus terpinggirkan. Berbagai persoalan terkait penggusuran lahan, perampasan hak tanah krisis pangan menjadi persoalan yang tiada henti dirasakan petani,’’ pekik Sadan, salah satu orator GMNI DPC Jombang.

Aksi tersebut berlangsung hingga siang hari. Secara bergantian mereka mengutarakan aksi-aksi kepedulian terhadap nasib petani yang semakin nelangsa di Jombang. Namun, sayang pada saat bersamaan, keinginan mereka untuk menemui ketua DPRD Jombang, Joko Triono gagal. Ini dikarenakan, pimpinan sedang melakukan kunjungan kerja bersama tiga pansus DPRD Jombang lainnya.

Selain itu, belasan mahasiswa juga menyerukan tiga tuntutan terhadap UU Pokok Agraria yang dinilai bertentangan dan tidak diterapkan sebagaima mestinya. Tuntutan pertama meminta pemerintahan Jokowi-JK untuk melakukan reformasi agraria sejati sesuai dengan UU PA tahun 1960. Kedua, menuntut pemerintahan Jokowi-JK untuk menyelesaikan konflik-konflik agraria di Indonesia dan ketiga menuntut pemerintahan Jokowi-JK untuk melakukan kajian ulang terhadap UU PA.

”Sepanjang tahun 2015 setidaknya telah terjadi 252 konflik agrarian di tanah air, dengan luasan wilayah mencapai 400.430 hektare dan konflik tersebut melibatkan 108.784 kepala keluarga, yang mana hal itu sangat bertolak belakang reformasi agraria,’’ imbuhnya.

Ditambahkan,selama ini pemerintahan melaksanakan reformasi agraria palsu. ”Pemerintahan melaksanakan reformasi agrarian palsu karena bertentangan dengan UU PA tahun 1960,’’ pungkasnya. (ony/rev)

Polda Jatim Gerebek Pabrik Makanan Ringan Berbahan Tawas dan Bumbu Kadaluarsa di Sidoarjo
Jumat, 15 Maret 2019 05:14 WIB
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Tim Satgas Pangan Polda Jatim menggerebek pabrik produksi makanan ringan (snack) di Dusun Dodokan, Desa Tanjungsari, Taman, Sidoarjo, Kamis (14/3). Dalam penggerebekan ditemukan bahan baku berbahaya dan kadaluarsa y...
Selasa, 26 Maret 2019 21:54 WIB
MADIUN, BANGSAONLINE.com - KAI Daop 7 ajak beberapa wartawan wilayah Madiun, mulai dari wartawan cetak, online, dan televisi, ke tempat bangunan bersejarah Lawang Sewu dan Stasiun Ambarawa, Selasa (26/3). Kegiatan ini dilakukan selama dua hari (25-26...
Yogi Indra Pratama
Jumat, 19 April 2019 21:53 WIB
Oleh: Yogi Indra Pratama, ST.,MT.*Istilah golput atau golongan putih pertama kali muncul pada tahun 1971. Pada masa itu, golput merupakan suatu bentuk gerakan protes yang dikumandangkan oleh pemuda dan mahasiswa dengan datang ke TPS untuk mencob...
Jumat, 19 April 2019 22:40 WIB
Dr. KH A Musta'in Syafi'ie M.Ag
Oleh: Dr. KH A Musta'in Syafi'ie M.Ag36. Walaa taqfu maa laysa laka bihi ‘ilmun inna alssam’a waalbashara waalfu-aada kullu ulaa-ika kaana ‘anhu mas-uulaanDan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesung...
Dr. KH. Imam Ghazali Said.
Jumat, 01 Februari 2019 11:02 WIB
>>>>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Dr. KH. Imam Ghazali Said. SMS ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<&...