Pengemis Banjiri Jalanan Sidoarjo, Dewan Minta Satpol PP Turun Tangan

Pengemis Banjiri Jalanan Sidoarjo, Dewan Minta Satpol PP Turun Tangan MENJAMUR: Sejumlah pengemis (kiri) menunggu uluran tangan jemaah salat Jumat di halaman Masjid Agung Sidoarjo, pekan lalu. foto: MUSTAIN/ BANGSAONLINE

SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Keberadaan gelandangan pengemis (Gepeng) dan Anak Jalanan (Anjal) semakin banyak jumlahnya di sejumlah titik jalan di Kabupaten Sidoarjo.

Ironisnya kondisi ini seolah-olah tidak ada penanganan dari Satpol PP. Karena itu kalangan DPRD Sidoarjo meminta agar aparat penegak perda itu turun tangan.

"Anjal dan Gepeng Sidoarjo semakin banyak, seolah tidak ada penanganan sama sekali," cetus juru bicara Fraksi Golkar Bintang Persatuan (GBP) Ali Sutjipto, kala Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Perubahan APBD 2016, Rabu (7/9).

Kata Ali, sejumlah Gepeng dan Anjal kini seakan "menguasai" sejumlah titik jalan dan traffic light. Karena itu, Fraksi GBP

meminta agar Satpol PP melakukan penertiban dengan menggelar Operasi Yustisi secara rutin. "Tujuannya agar Sidoarjo jauh dari kesan kumuh," jlentreh politisi Partai Golkar ini.

Terpisah, Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan menyatakan, sejumlah problem pembangunan dan sosial yang disampaikan dalam pandangan umum fraksi karena belum diakomodasi oleh Pemkab. "Yang sudah diakomodasi ya tidak kita sampaikan," cetus Gus Wawan, panggilan karib Sullamul Hadi Nurmawan usai rapat paripurna.

Dia menyatakan, tidak semua problem yang disampaikan dewan bisa ditangani melalui P-APBD 2016. Misalnya soal kamar inap RSUD yang sering penuh dan antrian pasien hendak operasi, kata Gus Wawan, kemungkinan tidak bisa diselesaikan melalui anggaran P-APBD 2016. "Namun perencanaan dulu dilakukan dan pelaksanaannya tahun 2017 nanti " jlentrehnya.

Meski demikian, beberapa masalah yang disampaikan oleh fraksi-fraksi itu, bisa dilakukan dalam waktu dekat, misalnya penanganan Gepeng dan Anjal. Kata Gus Wawan, penanganan masalah ini tidak membutuhkan biaya besar, namun hanya butuh konsep dan instruksi dari SKPD terkait. (sta)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO