Barter Politik, Budi Gunawan Gantikan Sutiyoso Tangani BIN, JK: Alasan Tak Bisa Diungkapkan

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kepala BIN. Budi Gunawan akan menggantikan posisi Sutiyoso.

Ketua Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan (DISK) BIN, Dradjad Wibowo mengatakan, Presiden sudah memberi tahu kepada Sutiyoso bila akan dicopot dan diganti dengan Budi Gunawan. Soal kapan waktu tepatnya, Dradjad tidak menjelaskan secara detail.

"Beberapa hari lalu menjelang waktu asar, Bang Yos dipanggil Presiden. Saya tidak berwenang menyebut kapan harinya," kata Dradjad dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (2/9).

"Kepada Presiden, Bang Yos menyampaikan, sebagai prajurit dia siap melaksanakan apapun perintah Presiden. Jadi kalau diganti setiap saat juga siap. Bahkan setelah diberi tahu penggantian tersebut, Bang Yos masih melaporkan hasil dari salah satu tugas sangat penting dari Presiden," tambahnya.

Sementara itu, tidak adanya kejelasan alasan penggantian Kepala BIN dari Sutiyoso ke Wakil Kepala Polri Budi Gunawan (BG) oleh Presiden Joko Widodo memunculkan pertanyaan sejumlah kalangan. Pemerintah dinilai harus mengumumkan ke publik, kenapa sebenarnya Kepala BIN Sutiyoso diganti. Alasan kuat itu harus dikemukakan pada publik agar tidak terjadi kebingungan dan kekhawatiran. Setelah itu, jelaskan pula, mengapa Wakil Kepala Polri Budi Gunawan yang dianggap tepat menggantikan Sutiyoso. Dengan begitu, masyarakat tidak akan menganggap pergantian posisi strategis ini hanya karena alasan kepentingan politik tertentu semata.

"Kalau saya pribadi merasa, Kepala BIN tidak boleh dilakukan penggantiannya karena alasan politik, tetapi ini kan karena alasan subjektif semata. Nah, sekarang coba diumumkan dulu pada publik, pada wilayah mananya yang dianggap Sutiyoso ini tidak mampu dan oleh karena itu lebih tepat diemban oleh BG (Budi Gunawan)," kata pengamat politik Ray Rangkuti.

Ray menilai parameter kriteria pejabat pengganti harus jelas. Dia khawatir, Sutiyoso dianggap tidak mampu menjawab tantangan lalu diganti dengan BG yang bisa saja, belum tentu pula dapat menjawab tantangan saat ini.

Kalau membaca UU BIN dan UU Intelijen negara, kata Ray, kewenangan BIN melakukan penyadapan, melakukan penelusuran uang kelompok tertentu atau uang individu, dll. Dengan begitu diketahui informasi asal keuangan kelompok terorisme atau bandar narkoba.

"Kemudian juga jangan lupa, uang partai politik dari mana, termasuk pengemplang pajak. Itu BIN bisa bekerja untuk mencari data soal itu. Sekarang kalau kita tanya, apakah BG punya kemauan menelusuri uang itu dan kerja-kerja itu. Sutiyoso begitu-begitu sudah kelihatan, misalnya dia sudah (menemukan) Samadikun kemarin," kata Ray.

Samadikun yang dimaksudnya, buron kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Samadikun Hartono. Samadikun yang sudah lama buron dan dapat ditemukan menurut Ray menjadi salah satu hasil penelusuran Sutiyoso.

"Sekarang saudara BG, mau nggak terlibat dengan isu begini, mengingat dia dulu pernah dipersoalkan jadi calon kapolri karena kaitannya dengan isu rekening gendut. Itu juga penting, sekarang isu rekening gendut ini, BIN-nya di mana?" katanya.

Ketidakjelasan alasan pemerintah ini, menurut Ray menunjukkan desakan agar ada pergantian di BIN ini, lebih karena desakan politik dibanding alasan objektif. Apalagi, kata Ray, partai politik yang paling mendorong pergantian ini, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.

"Makanya ini suasananya seperti barter politik, ya, PDI perjuangan dengan Jokowi. Tapi kan tidak sehat sebab apakah BG figur yang tepat untuk tantangan itu? Mengingat BG kan buka polisi yang kita kenal polisi lapangan secara umum. Dia kan kalau kita lihat kariernya kan polisi administratif. Lebih dari itu dia punya kedekatan yang khusus dengan PDI Perjuangan," kata Ray.

Ray juga khawatir, BIN dipakai Jokowi dalam kerangka mengintimidasi lawan-lawan politik. Kejadian itu patut dikhawatirkan, kata Ray mengingat saat BG dicalonkan jadi Kapolri dan berujung pada penolakan masyarakat pada BG. Setelah itu muncul pula dugaan kriminalisasi yang terjadi seperti menetapkan tersangka atas mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.