Sejumlah warga tidur di teras kantor Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang agar mendapat antrean untuk mengurus pembuatan e-KTP. foto: ROMZA/ BANGSAONLINE.
JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Jombang ternyata mendapat kucuran dana sekitar Rp 6 miliar dari APBD. Sayangnya, dana sebesar itu belum bisa dikelola untuk memperbaiki bobroknya sistem layanan pembuatan e-KTP.
Pernyataan tersebut, disampaikan Aan Anshori, Direktur LInK (Lingkar Indonesia untuk Keadilan). Dalam pengamatannya, sudah beberapa tahun ini layanan publik Dispendukcapil Jombang begitu buruk. Antrean panjang sejak subuh kerap terlihat.
"Mereka kewalahan melayani keperluan warga. Kenapa bisa demikian, Inilah yang aneh," katanya.
Padahal, lanjut Aan, dari aspek dukungan APBD, Dispendukcapil mendapat gelontoran uang sebesar Rp 6 Miliar lebih. "Kira-kira separuhnya untuk membayar gaji dan honor. Kekurangan tenaga kalau dihitung secara kasar, dengan uang 3 miliar, Dispendukcapil setidaknya mampu menggaji 120-an orang selama 12 bulan dengan gaji Rp 2 juta per bulan," lanjutnya.
Menurutnya, alasan kekurangan staff layanan sungguh merupakan argumen yang tidak bisa dinalar. "Kurang peralatan, rasanya kok tidak. Bukankah kabupaten ini pernah punya puluhan peralatan e-KTP. Ke mana itu semua, Jika rusak, kenapa tidak melakukan pembelian, Bukankah untuk tahun ini saja masih ada sekitar Rp 3 miliar untuk belanja barang, modal dan jasa," tegasnya.
(BACA: Selain Ngoro, di Kecamatan Mojoagung Jombang Antrean Urus e-KTP juga Membludak)
Dalam penelusurannya, Aan mengaku menemukan fakta yang menunjukkan sepanjang Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko berkuasa dari 2013 hingga 2016, Dispendukcapil setidaknya telah digerojok dana lebih dari 25,145 miliar. Perinciannya, Rp 8,17 Miliar pada tahun 2013, Rp 4,98 Miliar dan Rp 5,97 Miliar pada 2014 serta Rp 6.04 Miliar di tahun 2016.
"Betapa tidak becusnya rezim ini mengurus soal akta kependudukan dan catatan sipil, padahal puluhan miliaran rupiah telah digelontorkan. Dugaan saya, perencanaan dilakukan secara asal-asalan dengan konsep ABS, padahal implementasinya remuk redam," sorotnya.
(BACA: Surat Terbuka dari Netizen untuk Bupati Jombang terkait Bobroknya Pelayanan e-KTP)
