Pencari kerja di Gresik yang masih kesulitan mendapatkan pekerjaan. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Sorotan tajam masyarakat, khususnya dari kalangan wakil rakyat soal maraknya TKA (tenaga kerja asing) di Kabupaten Gresik, tampaknya membuat Disnakertrans (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) merah telinga.
Masyarakat menilai serbuan TKA itu membuktikan pemerintah tidak serius mengurangi jumlah pengangguran di Kabupaten Gresik. Justru jumlah pengangguran terus bertambah.
Karena itu, Disnakertrans meminta semua kepala desa di 330 desa yang tersebar di 18 kecamatan se Kabupaten Gresik agar melakukan pendataan warganya yang masih pengangguran.
"Saya minta kades mendata warganya yang nganggur," kata Kepala Disnakertrans Pemkab Gresik, Mulyanto, SH, Minggu (14/8).
Mulyanto mengaku berterima kasih atas banyaknya masukan masyarakat terkait masuknya TKA di Kabupaten Gresik. Mulyanto berjanji, pihaknya akan makin memperketat pengawasan dengan cara intens melakukan pendataan ke masing-masing perusahaan.
Dia juga meminta kepada masyarakat yang mengetahui masuknya TKA di perusahaan di wilayah mereka dilaporkan ke instansi berwenang. "Biar kami bisa cek TKA itu resmi atau tidak. Punya izin atau tidak," pungkasnya.
Sebelumnya, Kades (kepala desa) Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah, Sandi, menyatakan masuknya TKA di Kabupaten Gresik menjadi ancaman bagi pekerja lokal. Kondisi itu juga berimbas buruk terhadap program pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran di kota pudak.
Masyarakat Kabupaten Gresik yang kesulitan mendapatkan pekerjaan harus rela merantau ke luar negeri seperti ke Malaysia, Brunei, Qatar, Arab Saudi dan lainnya. "Kasihan kan. Di daerah Gresik utara banyak warga yang harus rela merantau karena sulit cari kerja di daerahnya," ungkap Sandi.
Andika, salah satu buruh yang terkena PHK (pemutusan hubungan kerja) di salah satu industri di kawasan Maspion Kecamatan Manyar, mengaku pasca di-PHK lima bulan lalu hingga sekarang belum mendapatkan pekerjaan. Menurut dia, sebelum PHK, pihak perusahaan mengurangi pekerja dengan alasan lesunya ekonomi.
