Massa saat demo di depan kantor Pamkab Sumenep. foto: RAHMATULLAH/ BANGSAONLINE
Selain itu, pria yang juga Ketua LSM Gerakan Anti Korupsi Indonesia ini mengecam pernyataan Wakil Bupati Sumenep Achmad Fauzi, yang mengatakan bahwa salah satu alasan merelokasi PKL Taman Bunga karena terindikasi adanya pungutan liar (Pungli).
Pernyataan Wabup itu menurut Farid Azziyadi, dinilai tak cukup bukti dan mengada-ada.
“Pak Wabup pernah mengeluarkan statement ada pungli di ranah PKL Taman Bunga. Saya berani debat publik dengan Wabup soal itu. Dan saya yakin beliau tidak akan berani menunjukkan bukti apapun. Karena hasil investigasi kami di lapangan, tiap bulan PKL itu membayar iuran," tegasnya.
Akhirnya perwakilan massa diperbolehkan masuk ke kantor pemkab. Sayangnya keinginan untuk berdialog langsung dengan bupati dan wakil bupati kandas, sebab keduanya tidak ada di kantor. Mereka hanya ditemui tim relokasi PKL.
Sementara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sumenep yang juga bagian tim relokasi PKL, Syaiful Bahri, menjelaskan pemerintah akan mengevaluasi PKL di tempat yang baru itu. sebab itu, katanya, pemerintah belum bisa memberikan kebijakan apa pun sebagai respon tuntutan PKL.
Untuk memastikan bupati dan wakil bupati tidak ada, perwakilan massa itu melakukan sweeping ke ruangan orang nomor satu dan dua di jajaran eksekutif itu. Tapi hasilnya nihil. Akhirnya mereka membubarkan diri dengan tertib. (mat/fay/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
