Anggota FPDIP DPRD Gresik, Mega Bagus Nugroho saat menggelar reses perdana tahun 2016. foto: syuhud/ BANGSAONLINE
Muafiyah menilai, dengan dipangkasnya reses tersebut menunjukkan kalau pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi tidak aspiratif. "Kalau alasan pengeprasan untuk kunjungan kerja ya justru kegiatan itu yang pemborosan. Seharusnya kunker itu yang dikepras. Jangan reses, " katanya.
"Partai akan mandek kaderisasi dan konsolidasinya. Ranting juga marah. Apalagi ini waktunya bulan Ramadan waktunya konsolidasi. Kalau kegiatan partai sih tetap jalan. Yang menunggu kan masyarakat. Daerah pemilihannya," sambungnya.
Dia berharap, kegiatan reses DPRD Gresik dikembalikan seperti semula, 3 kali setahun seperti halnya DPRD Provinsi dan DPR RI.
Sementara Ketua DPD II Golkar Kabupaten Gresik, Ahmad Nurhamim meminta agar permasalahan ini kembalikan ke aturan perundang-undanganya dan tatib (tata tertib) DPRD Gresik. "Dilihat saja aturan perundangannya seperti apa," katanya.
Dia mengimbau kepada DPRD Gresik sedapat mungkin tidak melanggar peraturan perundangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Nurhamim juga mengingatkan, bahwa di setiap akhir masa persidangan selalu diikuti reses sebagai bentuk pertanggungjawaban wakil rakyat kepada konstituennya. "Nah, kalau nantinya kalau ditiadakan, khawatir akan menerabas aturan," pungkasnya.
Sementara Setwan DPRD Gresik, Hari Surijono membenarkan, kalau kegiatan reses anggota DPRD Gresik dalam tahun 2016, cuma dianggarkan dilakukan sekali.
Pertimbangannya, DPRD selain ada kegiatan reses juga ada kegiatan sosialisasi yang memiliki fungsi yang sama. "Faktor lain, terbentur anggaran," katanya. (hud)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
