Narwiyoto, Anggota FPDIP DPRD Situbondo dan Ketua DPC PDIP Situbondo
Saat ini alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi pasien miskin menyisakan utang lebih dari Rp 3 miliar ke RSUD dr Abdoer Rahem Situbondo. Hutang tersebut untuk menutupi kekurangan anggaran layanan pasien miskin di RSUD Situbondo, selama 2 bulan terakhir.
Karena itulah, pemkab Situbondo berencana menghentikan layanan pasien miskin melalui pemberian Surat Pernyataan Miskin (SPM). Jika tidak, jumlah utang untuk penggunaan dana layanan pasien miskin ke pihak rumah sakit akan terus bertambah.
"Penggunaan anggaran layanan pasien miskin untuk membayar hutang tahun sebelumnya, adalah bentuk kebohongan publik. Sebab, hal itu tidak pernah disampaikan dalam perencanaan anggaran sebelumnya," berang politisi asal kecamatan kendit ini.
Tak hanya dari Fraksi PDIP saja. Desakan pembentukan Pansus layanan SPM juga datang dari Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Situbondo, Zuhri SH. Menurut dia, penggunaan anggaran untuk pelayanan pasien miskin di Situbondo memang tidak pernah transparan.
Bahkan, pihaknya tidak pernah menerima print out penggunaan dana itu dari pihak Rumah Sakit. Padahal, print out itu penting untuk mengetahui dengan jelas penggunaan anggaran untuk pasien miskin di Situbondo.
“Jangan-jangan hanya digunakan separoh, tapi anggarannya dibuat utuh. Selama ini memang tidak transparan, makanya kami juga akan mendesak agar dibentuk Pansus untuk masalah penggunaan anggaran layanan pasien miskin ini,” tegas politisi berkumis ini. (stb1/had/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
