Inilah suasana Simposium Nasional bertajuk “Mengamankan Pancasila dari Bahaya PKI dan Ideologi Lain” berlangsung pada 1-2 Juni 2016. foto: tempo.co
7. Mendesak pemerintah dan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk segera mengkaji ulang UUD 2002 agar kembali dijiwai Pancasila.
*Fenomena kebangkitan PKI dianggap tak lepas dari empat kali perubahan UUD 1945 mulai dari 1999-2000 yang dibajak oleh liberalisme. Indra mengatakan UUD hasil amandemen pada 2002 itu diisi individualisme-liberalisme yang membuka kebebasan nyaris tanpa batas.
"Itu dimanfaatkan oleh simpatisan PKI serta kelompok anti Pancasila lain yang mendukungnya," katanya.
8. Kami mendesak pemerintah memasukkan atau meningkatkan muatan materi nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan formal mulai dari usia dini, pendidikan dasar, tingkat menengah dan sederajat, serta sampai pendidikan tinggi.
*Hal itu dimaksudkan untuk mengamankan Pancasila dari ancaman ideologi lain yang bertentangan. Dalam rekomendasi ini, kata Indra, pemerintah diminta melakukan sinkronisasi pada semua aturan terkait atau menerbitkan UU baru yang dapat mengikat semua pemangku kepentingan pendidikan.
9. Mengajak segenap komponen bangsa meningkatkan integrasi dan kewaspadaan nasional dari ancaman kelompok anti Pancasila, maupun pihak asing.
Sementara Ketua Simposium Nasional Mengamankan Pancasila dari Bahaya PKI dan Ideologi Lain, Letnan Jenderal (pur) Kiki Syahnakri, berharap pemerintah memberi ruang dialog untuk rekomendasi penyelesaian kekerasan masa lalu. Kiki berharap, Kementerian Pertahanan memfasilitasi dialog mereka dengan Agus Widjojo, Ketua Penyelenggara Simposium Tragedi 1965, yang digelar April lalu.
"Saya minta Menhan memfasilitasi (kami) untuk duduk bersama Agus Widjojo, lalu kami berdialog. Saya berharap, ada satu rekomendasi dari dua simposium itu," kata Kiki di sela simposium bertema "Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain" di Balai Kartini, Jakarta, Rabu 1 hingga 2 Kamis Juni 2016.
Menurut Kiki, apabila kubu Agus Widjojo berpegang pada Pancasila dan mengedepankan kepentingan umum, seharusnya ada dialog. Namun, kata Kiki, kubu Agus hanya akan menyerahkan hasil rekomendasi simposiumnya kepada pemerintah. "Kami ingin duduk bersama untuk satu rekomendasi," ujar Kiki.
Ia menambahkan, kebijakan pemerintah melihat pro dan kontra terhadap komunisme harus fair dengan melibatkan dua kubu yang sama-sama menggelar simposium. "Kami harap, (pemerintah) jangan hanya menyerahkan dan menyuruh meramu. Kalau tidak cocok, lalu jalan sendiri-sendiri lagi, akhirnya tidak rekonsiliasi, dong," kata Kiki, yang pernah menjadi Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu.
Agus Widjojo, yang kini menjabat sebagai Gubernur Lemhanas, menyerahkan hasil rekomendasi kedua simposium tersebut kepada pemerintah. Apabila terjadi saling sanggah pendapat dan rekomendasi, menurut purnawirawan TNI bintang tiga itu, wajar. "Ini akan memperkaya khasanah pemerintah," ucap Agus.
Juru bicara kepresidenan, Johan Budi, menyatakan pemerintah berkomitmen menyelesaikan persoalan hak asasi manusia masa lalu. Namun, sebelum mengambil sikap, Presiden Joko Widodo ingin mendengarkan pihak pro dan kontra. "Tak hanya soal PKI, Presiden ingin menyelesaikan kasus HAM masa lalu, tapi perlu mendengar dulu," kata Johan saat dihubungi, Rabu, 1 Juni 2016.
Adanya Simposium Anti-PKI, kata dia, tidak bisa dipandang bertolak belakang dengan Simposium 1965 yang sudah digelar sebelumnya. Johan menilai, Simposium Anti-PKI merupakan bagian dari wacana yang bergulir.
Kendati demikian, Johan mengatakan hasil Simposium Anti-PKI bukan berarti akan diterima sebagai rekomendasi untuk pemerintah. Menurut dia, hal itu menjadi domain panitia penyelenggara simposium.
Simposium Nasional Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan Partai Komunis Indonesia dan Ideologi Lain (Simposium Anti-PKI) digelar di Balai Kartini, Jakarta, 1-2 Juni 2016. Acara ini disebut-sebut sebagai tandingan Simposium Nasional 1965 yang digagas pemerintah dengan tujuan rekonsiliasi, 18-19 April lalu.
Sejumlah purnawirawan militer hadir dalam acara itu. Salah satunya mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayor Jenderal (purnawirawan), Kivlan Zen, yang menggelar acara itu karena merasa aspirasinya tidak terwakili dalam Simposium Nasional 1965.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
