Ratusan anggota Ansor dan Jember saat demo di depan Pemkab Jember. foto: BANGSAONLINE
JEMBER, BANGSAONLINE.com - Demo untuk membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terus berlanjut di beberapa daerah di indonesia. Kali ini giliran ratusan massa dari Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan Banser (Barisan Ansor Serbaguna) Jember yang melakukan demo agar pemerintah kabupaten membubarkan organisasi yang tidak mengakui pancasila tersebut.
Ratusan massa itu menggelar aksi di depan kantor Pemkab Jember dan DPRD, Senin (2/5). Bahkan aksi sempat memanas ketika Ketua Ansor Jember, Ayub Junaidi, dan Bupati Faida berdebat.
BACA JUGA:
- Hanan Attaki Ceramah pada Kajian Jumat, Mahathir Beberkan Alasan Penolakannya Dahulu
- Satpol PP Copot Baliho Ucapan Idul Fitri, GP Ansor Kritik Bupati Jember
- Pemerintah Bernyali Besar, Syukur Tak Hanya Berani melawan HTI-FPI, Revolusi Energi (2)
- Gus Ali Suwuk Kepala Ustadz Abdul Somad, Cak Firman Ungkap Jejak Digital UAS Dukung HTI-Khilafah
"Ansor dan banser meminta secara tegas kepada Bupati agar membubarkan kegiatan apapun yang dilakukan HTI ," tegas ayub saat berdebat dengan Bupati di Pemkab Jember, Senin (2/5).
Ayub menuding bahwa Bupati Faida melindungi organisasi yang secara jelas tidak mengakui pancasila sebagai paten Negara Indonesia. Ayub juga menganggap HTI secara terang-terangan mengajarkan aliran radikal kepada pemuda-pemuda di indonesia.
"Coba ibu Bupati baca undang-undangya. Di situ jelas bahwa organisasi di indonesia harus mengakui NKRI dan Pancasila sebagai simbol negara. Ini HTI tidak. Sudah jangan berdebat lagi, jelas bupati tidak tegas dan tidak berani mengambil keputusan," ungkap Ayub.
"Saya hanya ingin Bupati bersikap tegas dan paham akan jabatannya. Kami sangat sayangkan bupati tidak paham akan tupoksinya. Bandingkan di Bojonegoro, Jombang, bupati bisa mengambil keputusan. Tapi kenapa di Jember tidak? Itu artinya Bupati takut untuk membubarkan," ungkap Ayub kepada awak media.
Setelah bertemu bupati, massa Ansor dan Banser melanjutkan aksinya ke DPRD Jember. Di gedung dewan, mereka meminta agar dewan menggunakan hak interpelasinya (hak meminta keterangan) kepada Bupati terkait keenggenannya membubarkan HTI.
