GRESIK, BANGSAONLINE.com - Akhirnya tim Pansus (panitia khusus) LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Akhir Anggaran Tahun 2015 menggelar rapat finalisasi pembahasan, Senin (18/4).
Rapat kali ini untuk menyimpulkan hasil dari pembahasan LKPJ Akhir Anggaran Tahun 2015 dan hasil hearing kinerja para Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) selama pemerintahan SQ (Sambari-Qosim) periode 2010-2015.
BACA JUGA:
- Komisi IV DPRD Gresik Dalami LKPj Kepala Daerah 2023 Bersama OPD Mitra
- Siapkan 4 Kader untuk Running Pilkada Gresik 2024, PKB Bentuk Desk Pilkada
- Tak Cuma Gus Yani dan Ning Min, Sejumlah Nama Digadang Bakal Maju Pilkada Gresik 2024
- Dispendik Gresik Keluarkan Edaran Infaq ke Siswa untuk Bantu Korban Gempa, Begini Kata Ketua Dewan
"Rapat finalisasi ini untuk membuat rekomendasi-rekomendasi yang akan disampaikan kepada Bupati," kata ketua Pansus LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2015, H. Suberi, Senin (18/4).
Dijelaskan dia, selama pembahasan tim Pansus LKPJ banyak menemukan data terkait capaian kinerja yang kurang baik, bahkan dianggap gagal di beberapa SKPD.
Capaian kinerja yang tidak sukses tersebut di antaranya, berupa rendahnya serapan anggaran yang dilakukan oleh beberapa SKPD. Sehingga, program/kegiatan yang dijalankan dan sudah digelontorkan anggaran oleh DPRD di setiap pembahasan APBD tidak bisa berjalan 100 persen.
Bahkan, ada kegiatan/program yang tidak dijalankan oleh SKPD tertentu, karena takut terjerat kasus hukum. "Kondisi inilah yang membuat program yang telah dinantikan masyarakat tidak bisa diwujudkan," jelas politisi senior Partai Demokrat asal Kecamatan Sidayu ini.
Kemudian, di sektor pendapatan, dari hasil pembahasan LKPJ Akhir Anggaran Tahun 2015 dengan beberapa SKPD dapat disimpulkan, ada beberapa SKPD penghasil yang dianggap tidak sukses, bahkan dianggap gagal dalam mencari dan mendongkrak PAD (Pendapatan Asli Daerah).
Padahal, PAD tersebut merupakan salah satu sumber PD (pendapatan daerah) untuk membiayai pembangunan melalui APBD. "Kami sudah simpulkan SKPD yang kami anggap gagal dalam mendongkrak PAD tersebut," ungkap anggota FPD DPRD Gresik ini.
Selain itu, keberadaan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang selama ini dianggap membebani APBD, membebani pemerintah, juga mendapatkan catatan Pansus LKPJ.