Kepala militer Filipina Jenderal Hernando Iriberri memberikan medali penghargaan kepada pasukan elite yang terluka. foto: AFP
Di sisi lain, Polri menegaskan untuk menolak tawaran terpidana teroris Umar Patek untuk membantu Indonesia dalam proses negoisasi pembebasan 10 WNI yang diculik kelompok Abu Sayyaf.
Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menilai penawaran Umar Patek, terpidana kasus terorisme, untuk menjadi negosiator pembebasan 10 WNI yang ditawan kelompok Abu Sayyaf di Filipina sulit dikabulkan.
Badrodin tidak mau mengganggu koordinasi dan negosiasi yang tengah dilakukan Kementerian Luar Negeri dengan pemerintah Filipina. "Itu agak sulit diterima," katanya di sela-sela acara pameran 'Together We Can Turn Back Crime' di pusat perbelanjaan Gandaria City Jakarta, Minggu, (10/4) dikutip dari tempo.co.
Menurit Badrodin, selama ini pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terus berdialog dengan pemerintah Filipina. Upaya di luar itu, kata dia, belum memungkinkan.
"Pemerintah Filipina tak mau memberikan otoritas kepada yang lain. Jalur untuk bisa berkomunikasi dengan pihak-pihak lain bisa dimanfaatkan, tetapi melalui jalur resmi. Saya pikir tak memungkinkan," katanya.
Sebelumnya, mantan pimpinan kelompok Jamaah Islamiah (JI) Umar Patek menawarkan diri sebagai negosiator demi membebaskan 10 WNI yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf. Umar mengatakan bahwa ia mengenal pimpinan Abu Sayyaf. Imbalannya, ia meminta remisi kepada pemerintah Indonesia.
Di sisi lain, bagi pasukan gabungan TNI yang kini berada di Tarakan, Kalimantan Utara, peristiwa itu tentu menjadi pelajaran berharga. Mereka terus bersiaga 1, sewaktu-waktu diperintah bergerak ke perairan Filipina.
Kepala Penerangan Kodam VI Mulawarman Kol Inf Andi Gunawan menerangkan, personel TNI dari pasukan gabungan pemukul reaksi cepat (PPRC) yang tengah mengikuti latihan gabungan di Tarakan, Kalimantan Utara, terus siaga dan bergerak berdasarkan perintah. Tidak ada tambahan personel, masih tetap seperti biasa.
"Tetap siaga 1, dari awal sampai sekarang, tetap siaga 1. Siaga latihan, siaga operasional sambil latihan, dalam rangka peningkatan kemampuan," kata Andi, kepada merdeka.com, Minggu (10/4) malam.
Upaya pemerintah untuk membebaskan 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf menurut Andi, menjadi acuan TNI.
"Pemerintah kan masih mengupayakan, tetap kita monitor dari pemerintah. Dari Menhan (menteri pertahanan) ke Panglima TNI, baru kepada kita di sini. Keberadaan kita di sini, untuk siaga, siap digerakkan ke seluruh NKRI," tegasnya.
Andi menepis kabar beredar, adanya pergerakan KRI ke perbatasan perairan Filipina, menyusul tewasnya 18 tentara Filipina. "Tidak ada (pergerakan). Kita di sini, bergerak atas perintah pimpinan. Terkait di dalam negeri Filipina, itu kan mereka gelar operasi," ujarnya. (dtc/mer/tmp/sta)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
