SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Potensi calon perseorangan atau independen di pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Timur tahun 2018 masih terbuka, asal bisa memenuhi syarat dukungan minimal 3,5 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Namun sejumlah kalangan pesimis calon perseorangan bakal ikut meramaikan Pilgub mendatang.
Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Kusnadi mengatakan bahwa munculnya calon perseorangan itu bertolak belakang dengan teori demokrasi. Alasannya, sistem demokrasi di Indonesia sudah bersepakat parpol menjadi salah satu pilar dari demokrasi, sehingga calon yang ingin maju di Pilkada harusnya tetap lewat parpol.
"Calon independen itu jangan hanya menggunakan cara pandang ekonomis dan pragmatis baru kemudian mencari cantolan demokrasi. Tapi juga harus mengedepankan sistem tata negara yang sudah disepakati bersama," tegas pria yang juga wakil ketua DPRD Jawa Timur itu, Kamis (17/3).
Pertimbangan lainnya, calon tunggal sekarang sudah diperbolehkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga kemunculan calon perseorangan yang biasanya hanya dijadikan boneka untuk kepentingan calon tertentu sudah tidak diperlukan lagi. "Calon independen cenderung hanya dijadikan sebagai boneka," tegas Kusnadi.
Bahkan, kalaupun calon perseorangan menang dalam Pilkada, maka proses calon pertanggungjawaban kepala daerah terpilih terhadap rakyat pemilih khususnya untuk kongkritisasi janji-janji kampanye (visi-misi) juga akan mengalami kesulitan. Sebab, menterjemahkan visi-misi dalam RPJMD dan APBD itu juga harus bekerjasama dengan DPRD.
"Kalau fraksi-fraksi di DPRD yang merupakan kepanjangan tangan parpol, menolak tentu kepala daerah terpilih juga kesulitan merealisasikan visi-misinya," dalih Kusnadi.
