Senin, 23 September 2019 10:46

Anggap Masih Mampu, Wali Kota Kediri dan Blitar Kompak Tolak SMA Dikelola Provinsi

Senin, 14 Maret 2016 13:22 WIB
Anggap Masih Mampu, Wali Kota Kediri dan Blitar Kompak Tolak SMA Dikelola Provinsi
ilustrasi

KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Wali Kota Kediri Abdullah Abubakar menolak pengelolaan Sekolah Menengah Pertama (SMA) atau setingkat oleh Provinsi. Hal itu ditegaskan dengan mengirimkan surat ke Pemerintah provinsi Jatim terkait penolakan tersebut.

Penolakan itu dilakukan, mengingat Wali Kota mengaku masih mampu menjadikan SMA atau SMK di Kota Kediri jauh lebih baik dari daerah lain. Pihaknya khawatir jika pengelolaan diambil alih Provinsi, pendidikan di kota Kediri malah akan mengalami penurunan.

"Bukanya saya sombong, kami masih mampu menjadikan pendidikan di Kota Kediri jauh lebih baik dari daerah lain. Dikhawatirkan nantinya pendidikan di kota Kediri akan drop," kata Wali Kota.

Lebih lanjut, menurut Walikota, pihaknya akan mencoba berdiskusi dengan Gubernur Jatim terkait aturan ini. "Ya kami menolak lah, biarkan jadi tanggung jawab Pemda kita berani fight lah, apalagi kita perstasi kita juga semakin banyak, dan kita juga mengupayakan kenaikan anggaran terus," tandasnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Wali Kota Blitar, Samanhudi Anwar, saat pengukuhan kawula alit di GOR Jayabaya kota kediri. Dalam sambutannya yang juga dihadapan anggota DPR-RI Eva Kusuma Sundari, ia dengan tegas akan melayangkan gugatan ke Mahkamah konstitusi (MK) terkait undang-undang nomor 23 tahun 2014. Sebab, dirinya mengaku, dengan anggaran 46 persen APBD pun kota Blitar untuk pendidikan masih mampu.

"Mohon maaf Bu Eva, bukannya saya lancang tidak setuju dengan program Pak Joko Widodo, kami akan gugat ke MK terkait undang-undang itu," ujarnya.

Untuk Diketahui merujuk pada amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, ddicantumkan soal pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Di sana disebutkan bahwa pendidikan merupakan salah satu yang diatur soal pembagiannya.

Disebutkan dalam UU tersebut bahwa manajemen pengelolaan SMA/SMK berada di tangan pemerintah Provinsi. Sementara pemerintah kabupaten/kota hanya menangani sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Sebelumnya Gubernur Soekarwo menilai UU No 23/2014 merupakan kebijakan tepat dalam rangka mengatasi persoalan kesenjangan pendidikan antar daerah. Menurutnya kebiijakan ini fungsi utamanya sebenarnya untuk pemerataan pendidikan. (rif/rev)

Bandeng Jelak Khas Kota Pasuruan yang Tinggi Protein, Yuk Makan Ikan!
Minggu, 28 April 2019 01:01 WIB
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Kali ini Shania Indira Putri, Duta Gemarikan Kota Pasuruan, melihat lebih dekat bagaimana proses pemanenan ikan Bandeng Jelak khas Kota Pasuruan. Sekali panen, ikan ini air tawar ini bisa menghasilkan 600 hingga 120...
Jumat, 23 Agustus 2019 22:22 WIB
NGAWI, BANGSAONLINE.com - Masyarakat Kabupaten Ngawi dan sekitarnya kini sedang gandrung dengan destinasi wisata baru di Desa Bringin, Kecamatan Bringin, Ngawi. Di mana, salah satu obyek wisata yang dikenal dengan nama 'Jurang Krowak' banyak men...
Rabu, 11 September 2019 18:57 WIB
Oleh: Em Mas'ud Adnan*Indonesia – terutama Jawa Timur – memang sepotong taman surga. Tanah subur, pohon rimbun, air mengalir dan gunung bertebaran menghiasi alam. Indah luar biasa. Masih ditambah satu anugerah lagi: keajaiban alam!Lihatlah blue...
Minggu, 22 September 2019 14:32 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag63. Qaala idzhab faman tabi’aka minhum fa-inna jahannama jazaaukum jazaa-an mawfuuraanDia (Allah) berfirman, “Pergilah, tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh, neraka Jahanamla...
Minggu, 22 September 2019 14:08 WIB
>>>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Dr. KH. Imam Ghazali Said. SMS ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<<<<...