SUMENEP, BANGSAONLINE.com - Realisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang dikelola oleh perusahaan Perbankan di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, mendapat sorotan tajam dari kalangan DPRD setempat. Sebab, realisasi dana CSR sejak empat tahun terkhir dinilai tidak diketahui ujung batangnya.
”Kami sudah dua kali melakukan rapat dengan pihak Perbankan di Sumenep. Itu untuk mengetahui realisasi CSR mulai tahun 2012 hingga tahun 2015,” kata Anggota Komisi I DPRD Sumenep Huzaini Adim.
BACA JUGA:
Legislator dua periode itu mengatakan, selama dirinya menjabat sebagai wakil rakyat di gedung perlemen, tidak pernah mendapatkan laporan soal realisasi dana CSR. Sehingga, dia menduga jika realisasi CSR selama ini sering berbenturan dengan pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah daerah melalui dana APBD.
Selain itu dikhawatirkan dana CSR nantinya akan menumpuk di salah satu kecamatan. Dia mencontohkan, beberapa tahun yang lalu Bank BRI telah menggelontorkan dana sebesar Rp 500 juta di dua kecamatan, yakni Kecamatan Guluk-Guluk dan Kecamatan Pragaan. Dana tersebut hanya diberikan kepada dua kelompok.
Padahal, jika dikelola oleh pemerintah daerah, maka dana tersebut bisa diratakan di sejumlah titik dengan jumlah penerima yang lebih banyak, hingga mencapai 50 penerima dengan kompensasi setiap penerima mendapatakan 10 juta. ”CSR pada dasarnya bersumberkan dari masyarakat, karena biaya pelaksanaan sosialisasi, pendampingan, bersumberkan dari dana APBD,” jelasnya.
Padahal menurutnya, selama ini dana CSR yang dikeluarkan oleh perusahaan perbankan di Sumenep sangat besar. Mengingat, perusahaan perbankan yang beroperasi di kabupaten ujung timur pulau madara lumayan banyak. Di antaranya, Bank BRI, BNI, Mandiri, Bank Jatim, BPRS Bhakti Sumekar yang merupakan salah satu BUMD, dan sejumlah perbankan yang lain.
