Presiden Jokowi bersama Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum DPP Hanura Wiranto saat pengumuman PAN bergabung dan mendukung pemerintahan Jokowi di Istana Merdeka Jakarta. Foto: liputan6
Memang partai-partai pendukung pemerintah sebenarnya tidak anti reshuffle jilid dua. Namun mereka kurang suka parpol yang baru masuk ke barisan pendukung pemerintah sudah mendikte Presiden.
"Janganlah partai-partai mendikte kebijakan yang akan dilakukan oleh Presiden," kata Sekretaris F-NasDem Syarif Alkadrie, Senin (28/12/2015).
"Jangan recoki Presiden!" tegas Syarif.
Pihak Istana pun mencoba menenangkan situasi yang kurang kondusif menjelang reshuffle kabinet jilid II ini.
"Jadi begini, kami ingin meluruskan bahwa sebenarnya Presiden sebagai orang yang mempunyai hak prerogatif, beliau tidak pernah berbicara bahkan sampai menyebut nama dengan salah satu partai tertentu yang katakanlah kemudian seakan-akan sudah menyepakati dua nama tersebut. Itu sama sekali tidak ada," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kantornya, Gedung Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Senin (28/12/2015).
Pramono meminta semua pihak menghormati hak prerogatif Presiden soal komposisi kabinet. Tak boleh ada pihak-pihak yang mengintervensi soal reshuffle.
"Tentunya hak yang dimiliki oleh Presiden ini jangan diintervensi oleh siapa pun," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
