PB PMII Sayangkan Menag dari Unsur Militer: Persoalan Agama Tak Sebatas Radikalisme

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Publik masih diramaikan oleh pemberitaan mengenai pengangkatan para menteri oleh Presiden terpilih periode 2019-2024, Ir. H. Joko Widodo, pada Rabu (23/10) kemarin.

Salah satu yang mengagetkan publik adalah ditunjuknya Jenderal (purn) Fachrul Razi sebagai Menteri Agama RI oleh presiden Joko Widodo. Pasalnya, sejak Indonesia berdiri, menteri agama selalu diisi oleh kalangan ulama maupun yang berasal dari ormas keislaman.

Berangkat dari hal tersebut, Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) turut angkat bicara terkait dipilihnya Fachrul Razi sebagai Menteri Agama RI yang bukan berlatar belakang santri.

"Hari Santri baru saja kita rayakan pada 22 Oktober kemarin. Tepat tanggal 23 Oktober kemarin, Presiden Joko Widodo mengumumkan calon menteri-menterinya. Salah satu nama menteri yang diumumkan adalah Menteri Agama yang dari kalangan militer. Ini kali pertamanya dalam sejarah pasca reformasi, menteri agama dari militer, bukan dari santri, kalangan ulama atau kiai," kata Sekretaris Bidang Kajian dan Riset PB PMII, Sufyan Hadi.

Sufyan mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan yang telah diambil oleh Presiden Jokowi atas pengangkatan Menteri Agama dari kalangan militer. Menurutnya, orang yang layak menduduki posisi Menteri Agama haruslah berasal dari kalangan santri, karena memiliki wawasan keilmuan agama yang kompeten dalam menyelesaikan berbagai persoalan di bidang keagamaan.

"Jangan karena atas alasan ingin berperang melawan radikalisme, menteri agama diambil dari unsur militer. Dalam hal ini, persoalan agama tak hanya sebatas pada wilayah radikalisme maupun terorisme saja. Namun, Kementerian Agama juga memiliki kewajiban dalam mengurus pendidikan agama di sekolah-sekolah maupun pondok pesantren, persoalan ibadah haji, dan lain sebagainya. Kalau menterinya gak punya kapasitas ilmu keagamaan, itu bahaya. Jadi minimal punya latar belakang santri," tegas Sufyan.

Sufyan menilai, penunjukan Menteri Agama dari kalangan militer merupakan kekeliruan. "Agak keliru jika menaruh Menteri Agama berlatar belakang militer dengan prioritas radikalisme dan intoleransi. Karena radikalisme dan intoleransi tumbuh pesat di sekolah-sekolah umum, bukan madrasah atau pesantren yang notabene di wilayah kerja Kementerian Agama," tukasnya.

"Kami membuka forum Tabayyun untuk Menteri Agama yang baru untuk berdialog berbicara hal-hal yang mendasar tentang keislaman dan keagamaan. Kami khawatir, jika masalah keumatan dan keagamaan diserahkan kepada yang bukan ahlinya berpotensi membawa mudharat, bukan manfaat kepada umat. Apakah mungkin ini juga kado dari Pak Jokowi untuk santri di tahun 2019?," pungkasnya. (*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News