Selat Hormuz.
MUSCAT, BANGSAONLINE.com - Kesultanan Oman secara tegas menolak tekanan dari Amerika Serikat (AS) untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran. Muscat bersikeras bahwa interaksi mereka dengan Teheran murni dalam rangka menegosiasikan sistem pengelolaan Selat Hormuz di masa depan agar tetap sesuai dengan hukum internasional.
Sebagai sekutu lama AS yang berbagi pengelolaan jalur pelayaran vital tersebut, Oman menegaskan bahwa penerapan rezim maritim apa pun di kawasan itu baru akan dilakukan setelah berkonsultasi dengan Organisasi Maritim Internasional PBB (IMO).
Selama ini, Oman dikenal sukses mengambil peran sebagai mediator jalur belakang (backchannel) yang netral di kawasan Teluk. Namun, netralitas tersebut memiliki batasan. Oman tetap kritis terhadap pengabaian Israel atas hukum internasional, dan baru-baru ini mengutuk serangan Iran terhadap Bahrain dan Kuwait.
Sikap independen Oman memicu kekesalan di Washington. Pekan lalu, Presiden AS Donald Trump secara spontan melayangkan ancaman untuk membom kesultanan tersebut. Ketegangan ini dipertegas oleh Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, dalam kesaksiannya di hadapan Komite Urusan Luar Negeri Senat.
“Tidak ada negara di dunia selain Iran – dan mungkin Oman yang sempat bersekutu dengannya – yang mendukung apa yang dilakukan Iran di selat tersebut,” tegas Marco Rubio.
Merespons tekanan ini, Duta Besar Oman untuk Washington, Talal bin Suleiman al-Rahbi, langsung bergerak cepat melakukan diplomasi. Dalam pembicaraan dengan Menteri Keuangan AS Scott Bessent serta pertemuan di Departemen Luar Negeri AS, ia mencoba meyakinkan Washington bahwa Oman tetap berkomitmen pada prinsip kebebasan navigasi dan menolak sistem pungutan tol sepihak.
Kecurigaan AS terhadap Oman sebenarnya bermula sejak sebelum perang Israel-AS pecah, yakni saat Menteri Luar Negeri Oman, Badr al-Busaidi, muncul di televisi AS untuk memohon perpanjangan waktu negosiasi, mengklaim bahwa kesepakatan damai saat itu sudah di depan mata.
Di sisi lain, Iran menyatakan kesiapannya untuk memulihkan lalu lintas kapal ke tingkat sebelum perang dalam waktu satu bulan, sebagai bagian dari kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz. Namun, Teheran juga membentuk Otoritas Selat Teluk Persia (PGSA)—sebuah badan yang kini telah dijatuhi sanksi oleh Departemen Keuangan AS—yang mewajibkan setiap kapal meminta izin melintas.
Untuk melunakkan penolakan Oman, Iran mengusulkan penerapan biaya non-diskriminatif bagi kapal yang lewat dengan dalih retribusi pemulihan lingkungan akibat operasi militer AS.
“Masalahnya bukan hanya menuntut kapal karena mereka melewati selat. Tujuannya adalah untuk mengamankan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengatasi kerusakan lingkungan dan memberikan kompensasi atas konsekuensi dari tindakan yang telah merusak prinsip pelayaran damai,” kata Arman Khorsand, kepala Departemen Lingkungan Pusat Urusan Internasional dan Konvensi Lingkungan Iran.
“Operasi militer AS yang dilakukan di wilayah tersebut tidak hanya menimbulkan konsekuensi keamanan dan kemanusiaan, tetapi juga menimbulkan biaya lingkungan yang signifikan.”
Berdasarkan prinsip hukum internasional, Khorsand menilai pihak yang merusak “harus menanggung biaya perbaikan”. Wakil Ketua Parlemen Iran, Ali Nikzad, juga menambahkan bahwa pihaknya tengah menggodok tiga rancangan undang-undang untuk merumuskan regulasi maritim tersebut.
Namun, usulan biaya transit ini ditentang keras oleh Sekretaris Jenderal IMO, Arsenio Dominguez, dalam forum Dewan Keamanan PBB pada 27 April lalu.
“Tidak ada dasar hukum bagi negara mana pun untuk memperkenalkan pembayaran atau mengenakan bea, biaya, atau kondisi diskriminatif apa pun di selat internasional,” tegas Arsenio Dominguez.
Rencana penarikan tarif komersial ini juga diperingatkan oleh komentator internal Iran, Saeed Laylaz. Ia meminta pemerintah berhati-hati karena penarikan pendapatan langsung dari selat bisa memicu koalisi global melawan Iran. Menurutnya, kemakmuran jangka panjang justru akan tercipta jika menjadikan Selat Hormuz sebagai zona perdamaian.
Meski ditentang IMO, beberapa politikus Oman menunjukkan simpati terhadap pengenaan biaya jika peruntukannya jelas untuk pelayanan spesifik, seperti pemandu navigasi dan penyelamatan yang selama ini memang diberikan Oman kepada kapal-kapal yang melintas (termasuk kapal AS).
Mohammed Suleiman Tamim al-Hinai, anggota Dewan Syura Oman, menegaskan bahwa negaranya tetap menghormati Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), di mana negara pantai berhak mengatur perairan teritorial demi keselamatan dan lingkungan, serta memungut biaya atas layanan nyata secara transparan.
“Menteri Perhubungan Oman sebelumnya menyatakan di Dewan Syura, dan Menteri Luar Negeri Oman juga menegaskan, bahwa Oman menghormati hukum maritim internasional dan menjunjung tinggi kebebasan navigasi. Oleh karena itu, Oman tidak mengenakan biaya transit di selat tersebut, tetapi menyediakan layanan maritim lainnya seperti perlindungan, penyelamatan, dan dukungan navigasi,” jelas Al-Hinai.
AS tetap curiga bahwa "biaya layanan" yang direncanakan Oman sebenarnya adalah bea masuk terselubung. Sebagai langkah antisipasi, Departemen Keuangan AS mengeluarkan larangan keras bagi warga negaranya pada 29 Mei lalu.
Warga negara AS dilarang menerima layanan apa pun dari pemerintah Iran, "termasuk layanan yang berkaitan dengan jaminan pelayaran yang aman", terlepas dari apakah ada pembayaran yang dilakukan atau tidak.
Sementara itu, pihak PGSA Iran mencoba membuktikan bahwa sistem izin mereka mulai dipatuhi dunia dengan merilis data bahwa lebih dari 300 perusahaan pelayaran internasional telah mengajukan izin melintas. Mayoritas kapal yang keluar menuju ke negara Asia seperti Tiongkok dan India, sedangkan kapal yang masuk didominasi tujuan Uni Emirat Arab (UEA).
Guna melumpuhkan kendali sepihak Iran atas selat tersebut, militer AS baru-baru ini dilaporkan telah melancarkan serangan udara yang menargetkan sistem radar pengawasan milik militer Iran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
