SURABAYA,BANGSAONLINE.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Dampak Hidrometeorologi dan Potensi Kemarau Panjang 2026 di Dyandra Convention Center Surabaya, Selasa (7/4/2026).
Dalam kesempatan ini Gubernur Khofifah mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau serta potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pada rakor yang dihadiri Bupati / Wali Kota beserta Forkopimda Kabupaten Kota, Perhutani, BPBD Kabupaten Kota dan beberapa pihak terkait itu, Gubernur Khofifah menekankan pentingnya langkah mitigasi dan antisipasi sejak dini sebagai bagian dari upaya mitigasi yang lebih terukur dan terkoordinasi.
"Sebentar lagi musim kemarau, potensi-potensi bencana yang bisa terjadi mari kita antisipasi bersama mulai saat ini," ajak Gubernur Khofifah.
"Saya rasa penguatan dan materi-materi yang disampaikan pada rakor ini seperti Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB RI, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan RI, Direktur Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Pertanian Kementerian Pertanian RI, dari BMKG kelas I Juanda, Kapolda Jatim, dan narasumber lainnya bisa menjadi referensi penting bagi kita semua," imbuhnya.
Gubernur Khofifah menyebut, Rakor ini tidak hanya membahas potensi bencana, tetapi juga memastikan kesiapsiagaan, mitigasi, serta langkah konkret dalam melindungi masyarakat Jawa Timur.
Oleh karena itu, seluruh kepala daerah diminta untuk bergerak proaktif sebelum puncak kemarau terjadi.
Ia juga menginstruksikan agar memastikan distribusi air bersih tepat sasaran dan perkuat pemantauan titik api di wilayah rawan.
"Materi-materi dari para narasumber, saya rasa detail sekali ya, Bupati / Wali Kota bisa segera melakukan plan of action, proaktif memetakan wilayahnya tanpa menunggu bencana terjadi," ucapnya.
Gubernur Khofifah juga mengimbau agar masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan dan sampah, menggunakan air secara bijak dan aktif melaporkan potensi bencana kepada pemerintah daerah setempat.
"Saya imbau masyarakat tidak melakukan hal-hal yang dapat memicu terjadinya karhutla," imbaunya.
Pasalnya Jawa Timur memiliki keragaman potensi bencana yang cukup tinggi mulai dari banjir, tanah longsor, gempa bumi, hingga kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan.
Oleh sebab itu penanggulangan bencana harus dilakukan secara terpadu melalui analisis tingkat bahaya, kerentanan, serta kapasitas daerah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023.
"Mari kita kuatkan sinergi, percepat langkah, dan pastikan Jawa Timur tetap aman, tangguh, dan produktif menghadapi musim kemarau tahun 2026," ajaknya. (dev/van)
