Pengisian bahan bakar di salah satu SPBU di Lamongan
LAMONGAN,BANGSAONLINE.com - Kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi maksimal 50 liter per hari mulai memicu kekhawatiran di kalangan pengguna kendaraan di Lamongan.
Kebijakan yang diterbitkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tersebut mengatur pembelian BBM jenis Pertalite dan Solar bagi kendaraan pribadi roda empat.
Aturan ini mulai diberlakukan secara nasional sejak 1 April 2026 sebagai upaya pengendalian konsumsi energi di tengah ketidakpastian harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah.
Sejumlah warga Lamongan mengaku khawatir kebijakan tersebut akan berdampak pada aktivitas sehari-hari, terutama bagi mereka yang masih bergantung pada kendaraan berbahan bakar minyak.
“Regulasi ini sangat membatasi mobilitas kami, apalagi kami masih bergantung pada kendaraan berbahan bakar minyak. Harapannya tetap bisa menggunakan BBM tanpa ada pembatasan,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).
Meski telah resmi diberlakukan, implementasi kebijakan di lapangan belum sepenuhnya berjalan. Pengelola SPBU di kawasan Jetis, Lamongan, mengaku belum menerima edaran resmi sebagai dasar pelaksanaan aturan tersebut.
Kepala Shift SPBU Jetis, Andre Sujanto, menyebut operasional pengisian BBM hingga kini masih berjalan normal seperti biasa sambil menunggu arahan lebih lanjut.
“Kami belum menerima edaran fisik sebagai dasar hukum pelaksanaan pembatasan. Jadi sementara ini masih menggunakan prosedur lama sambil menunggu arahan lebih lanjut,” jelasnya.
Ia juga memastikan bahwa ketersediaan BBM di wilayah Lamongan dalam kondisi aman dan tidak mengalami kelangkaan, meskipun sempat muncul isu di masyarakat.
“Tidak ada kelangkaan. Hanya saja, terkadang ada keterlambatan pengiriman dari pihak Pertamina, tetapi secara umum stok Pertalite dan Solar tetap tersedia,” tuturnya.
Masyarakat pun diimbau tetap tenang serta tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying agar distribusi BBM tetap berjalan lancar. (van)
