Johari Mustawan (kanan) didampingi Ketua Pokja Jurnalis Dewan Surabaya, Inyong Maulana saat memberi sambutan di acara buka puasa bersama
“Banyak warga yang sudah lama tinggal di Surabaya, bahkan puluhan tahun, tiba-tiba KTP atau KK-nya diblokir. Ini dampaknya sangat besar, apalagi kalau sampai berpengaruh pada akses layanan sosial,” ungkapnya.
Johari menyampaikan apresiasi terhadap penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang bertujuan memperbaiki akurasi data masyarakat.
Namun, menurutnya proses verifikasi data harus dilakukan secara menyeluruh agar tidak merugikan warga.
Ia menyebut terdapat sekitar 118 ribu kepala keluarga yang belum sinkron antara domisili dan data KTP.
Kondisi ini berpotensi memengaruhi akses masyarakat terhadap bantuan sosial, pendidikan, hingga layanan kesehatan.
Karena itu, Johari berharap Pemerintah Kota Surabaya dapat segera melakukan verifikasi data sekaligus memberikan kebijakan diskresi bagi warga yang telah lama tinggal di kota tersebut.
“Kami berharap wali kota bisa melakukan verifikasi dan memberikan diskresi bagi warga yang memang sudah lama tinggal di Surabaya agar tetap mendapatkan layanan sosial, pendidikan, dan kesehatan,” sebutnya.
Sementara itu, Ketua Pokja Jurnalis Dewan Surabaya sekaligus Ketua Seksi Surabaya PWI Jawa Timur, Inyong Maulana, dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa jurnalis harus tetap menjaga sikap kritis dalam menjalankan profesinya.
“Wartawan tetap harus kritis dalam kondisi apa pun. Itu sudah menjadi pilihan hidup kita sebagai jurnalis, sehingga segala risiko harus siap kita hadapi,” kata wartawan Harian Bangsa itu.
Ia juga mengaku turut merasakan langsung persoalan pemblokiran data kependudukan yang kini menjadi keluhan masyarakat. Bahkan, dirinya sendiri mengalami pemblokiran meskipun sudah lama tinggal di Surabaya.
“Saya sendiri juga terblokir. Padahal sejak tahun 2000 saya hidup di Surabaya. Sekarang justru dianggap tidak diketahui identitasnya,” jlentrehnya.
