Johari Mustawan (kanan) didampingi Ketua Pokja Jurnalis Dewan Surabaya, Inyong Maulana saat memberi sambutan di acara buka puasa bersama
SURABAYA,BANGSAONLINE.com - Anggota DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PKS, Johari Mustawan, menggelar buka puasa bersama insan pers di Surabaya, Selasa (10/3/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Johari menyoroti keluhan warga terkait pemblokiran KTP dan Kartu Keluarga (KK).
Kegiatan yang berlangsung di ruang meeting lantai 2 Hotel Sahid, Jalan Gubeng, itu menjadi ajang silaturahmi sekaligus ruang diskusi santai antara wakil rakyat dan para jurnalis.
Dalam sambutannya, Johari Mustawan berharap hubungan antara DPRD dan insan pers dapat semakin erat.
Menurutnya, media memiliki peran penting dalam menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus menjadi mitra strategis bagi wakil rakyat dalam mengawal kebijakan publik.
Johari, mengatakan komunikasi terbuka dengan jurnalis diperlukan agar berbagai persoalan di masyarakat dapat diketahui dan ditindaklanjuti secara tepat.
“Insya Allah semoga dengan teman-teman ini kita bisa lebih banyak saling mengenal dan berinteraksi. Hal-hal yang diharapkan dari kami di Dewan, baik sebagai anggota Komisi D, Badan Anggaran, Fraksi PKS, maupun di panitia khusus, silakan disampaikan. Kami siap menerima masukan untuk kepentingan masyarakat Kota Surabaya,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Johari juga menyoroti persoalan pemblokiran KTP dan KK yang belakangan ramai dikeluhkan warga Surabaya.
Berdasarkan aspirasi yang ia terima saat masa reses di 12 titik wilayah, persoalan tersebut menjadi salah satu keluhan dominan masyarakat.
Ia mengaku prihatin melihat dampak kebijakan tersebut, terutama bagi warga yang sudah puluhan tahun tinggal di Surabaya namun tiba-tiba menghadapi masalah administrasi kependudukan.
“Banyak warga yang sudah lama tinggal di Surabaya, bahkan puluhan tahun, tiba-tiba KTP atau KK-nya diblokir. Ini dampaknya sangat besar, apalagi kalau sampai berpengaruh pada akses layanan sosial,” ungkapnya.
Johari menyampaikan apresiasi terhadap penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang bertujuan memperbaiki akurasi data masyarakat.
Namun, menurutnya proses verifikasi data harus dilakukan secara menyeluruh agar tidak merugikan warga.
Ia menyebut terdapat sekitar 118 ribu kepala keluarga yang belum sinkron antara domisili dan data KTP.
Kondisi ini berpotensi memengaruhi akses masyarakat terhadap bantuan sosial, pendidikan, hingga layanan kesehatan.
Karena itu, Johari berharap Pemerintah Kota Surabaya dapat segera melakukan verifikasi data sekaligus memberikan kebijakan diskresi bagi warga yang telah lama tinggal di kota tersebut.
“Kami berharap wali kota bisa melakukan verifikasi dan memberikan diskresi bagi warga yang memang sudah lama tinggal di Surabaya agar tetap mendapatkan layanan sosial, pendidikan, dan kesehatan,” sebutnya.
Sementara itu, Ketua Pokja Jurnalis Dewan Surabaya sekaligus Ketua Seksi Surabaya PWI Jawa Timur, Inyong Maulana, dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa jurnalis harus tetap menjaga sikap kritis dalam menjalankan profesinya.
“Wartawan tetap harus kritis dalam kondisi apa pun. Itu sudah menjadi pilihan hidup kita sebagai jurnalis, sehingga segala risiko harus siap kita hadapi,” kata wartawan Harian Bangsa itu.
Ia juga mengaku turut merasakan langsung persoalan pemblokiran data kependudukan yang kini menjadi keluhan masyarakat. Bahkan, dirinya sendiri mengalami pemblokiran meskipun sudah lama tinggal di Surabaya.
“Saya sendiri juga terblokir. Padahal sejak tahun 2000 saya hidup di Surabaya. Sekarang justru dianggap tidak diketahui identitasnya,” jlentrehnya.
