Wiwid Tuhu, Bupati Lira Kabupaten Malang.
Menurut Wiwid, pemilihan figur non PPNS berpotensi melemahkan efektivitas penegakan peraturan daerah karena kewenangan struktural dan fungsi penyidikan tidak berjalan selaras.
“Jika Kepala Satpol PP tidak memiliki kualifikasi PPNS, maka penegakan perda bisa menjadi lamban dan rawan intervensi. Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang berani menindak dan paham mekanisme hukum, bukan sekadar administrator,” tegasnya.
Sementara itu, untuk posisi Kepala Disperindag, Lira menilai jabatan tersebut membutuhkan figur dengan jiwa entrepreneurship dan pemahaman kuat terhadap dinamika industri serta UMKM.
Dinas ini dipandang sebagai ujung tombak penguatan ekonomi daerah. Karena itu, menurut Lira, jabatan tersebut tidak cukup diisi oleh birokrat yang hanya kuat di aspek administratif.
“Kepala Disperindag harus memiliki wawasan bisnis, inovatif, dan memahami kebutuhan pelaku industri serta UMKM. Jika tidak, program pemberdayaan akan kehilangan arah dan potensi ekonomi daerah tidak tergarap optimal,” kata Wiwid.
Lira juga menyinggung pengalaman seleksi JPTP tahun 2024 yang dinilai menyisakan tanda tanya karena hasilnya disebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Praktik pelaksana tugas yang berkepanjangan di sejumlah dinas turut menjadi perhatian.
Menurut Wiwid, kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran publik bahwa sistem merit belum dijalankan secara konsisten.
“Kami mengingatkan agar seleksi kali ini benar benar bersih dan transparan. Jika kembali diwarnai logika bagi bagi kursi atau kompromi politik, maka yang runtuh bukan hanya sistem merit, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” ujarnya.
Lira menyatakan akan terus mengawal proses seleksi terbuka JPTP 2026 dan siap memberikan apresiasi apabila keputusan yang diambil benar benar berpihak pada kompetensi, integritas, dan kepentingan masyarakat Kabupaten Malang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
