JEMBER,BANGSAONLINE.com - Menyongsong Ramadan dan Idulfitri 2026, Pemerintah Kabupaten Jember mempercepat konsolidasi lintas sektor untuk mengantisipasi potensi gejolak harga kebutuhan pokok dan menjaga stabilitas inflasi daerah.
Rapat koordinasi yang berlangsung secara daring di lingkungan Sekretariat Daerah tersebut melibatkan pemerintah pusat dan membahas sejumlah isu strategis.
Di antaranya stabilisasi harga bahan pokok, percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, serta sinkronisasi dukungan terhadap program pembangunan tiga juta unit rumah secara nasional.
Penjabat Sekretaris Daerah Jember, Akhmad Helmi Luqman, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga menjelang bulan puasa.
“Data pemantauan pasar menunjukkan lonjakan harga pada cabai rawit merah, daging ayam ras, telur ayam, dan kedelai impor,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (24/2/2026).
Peningkatan permintaan masyarakat menjadi salah satu faktor pendorong naiknya harga komoditas tersebut.
Menurutnya, pemerintah daerah telah menyiapkan intervensi menyeluruh dari hulu hingga hilir.
Strategi itu mencakup penguatan produksi melalui dukungan kepada petani dan kerja sama antar daerah, pengawasan distribusi di tingkat grosir lewat sidak Satgas Pangan, serta peningkatan transparansi harga di tingkat konsumen melalui publikasi HET.
“Upaya lain yang disiapkan adalah menjalin kolaborasi dengan Bank Indonesia guna memperkuat suplai cabai dari daerah sentra di Jawa Tengah dan Jawa Barat, termasuk kemungkinan bantuan bibit melalui skema CSR,” jelasnya.
Di sisi perlindungan konsumen, Pemkab juga mempercepat fasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM agar produk lokal memiliki jaminan mutu dan keamanan sesuai regulasi nasional.
Tak kalah penting, sektor perumahan turut menjadi perhatian. Pemerintah daerah mendorong pembebasan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta peningkatan anggaran renovasi rumah tidak layak huni melalui APBD 2026 dan 2027.
Berbagai aksi nyata telah dilakukan TPID Jember, mulai dari operasi pasar, gerakan pangan murah, pelatihan budidaya cabai dalam pot, hingga distribusi bantuan sarana produksi pertanian.
“Seluruh langkah tersebut bertujuan menjaga keseimbangan pasokan dan harga menjelang puncak konsumsi masyarakat,” imbuhnya.
Pemerintah daerah juga meminta setiap OPD terkait untuk menyusun laporan terperinci atas setiap kegiatan intervensi sebagai bahan evaluasi kebijakan. (nga/yud/van)
