Aksi yang digelar Himaba atau Himpunan Mahasiswa Bangkalan di kantor pemerintah daerah setempat.
"Masyarakat dipaksa membayar namun tidak menerima perubahan perbaikan fasilitas parkir maupun jaminan keamanan," keluhnya
Menanggapi tuntutan massa, Bupati Bangkalan menyatakan pihaknya menerima aspirasi mahasiswa dan sedang mengupayakan penyelesaian, termasuk soal pembebasan lahan sekolah yang ditangani secara hati-hati untuk menghindari konflik di kemudian hari.
"Terkait tuntutan teman-teman mahasiswa kami terima, dan terkait permasalahan pembebasan lahan sekolah sebenarnya kami telah mengupayakan dan tentunya secara hati-hati agar tidak terjadi konflik dikemudian hari," ucapnya.
Soal retribusi parkir berlangganan, Lukman menjelaskan kebijakan itu diterapkan kembali untuk mengurangi premanisme. Ia menyebut saat ini ada 68 jukir terdaftar yang digaji sebagai bagian dari upaya peningkatan pendapatan asli daerah sekaligus penanganan premanisme.
"Yang mana saat ini ada 68 jukir yang terdaftar dan itu kita gaji, maka Itu upaya kita selain peningkatan pad tapi juga premanisme meskipun masih ada beberapa yang belum maksimal secara penuh," paparnya.
Ia menambahkan, pemerintah telah melakukan sosialisasi serta pemasangan CCTV dan penanda di titik parkir agar masyarakat mengetahui aturan, serta tidak lagi membayar secara liar.
"Kami juga sudah melakukan sosialisasi dan pemasangan cctv serta penanda di titik tersebut agar masyarakat tahu dan tidak membayar lagi," pungkasnya. (mzr/uzi/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
