Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik, Nur Qolib. foto: syuhud/BANGSAONLINE
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Banyaknya kekosongan PNS (Pegawai Negeri Sipil) di lingkup Pemkab Gresik setelah ditinggal pensiun, dan belum terisi hingga tiga tahun ini karena Pemkab Gresik tidak mendapatkan tambahan jatah CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) ketika pemerintah pusat membuka lowongan, mendapatkan atensi khusus DPRD Gresik.
Bagi DPRD Gresik, kondisi tersebut akan berdampak tidak baik terhadap roda birokrasi, khususnya dalam memberikan pelayanan publik. Karena itu, DPRD Gresik mendukung langkah Pemkab Gresik pada tahun 2016 yang akan mengajukan penambahan CPNS baru lewat rekrutmen.
BACA JUGA:
"Kalau rekrutmen CPNS baru itu merupakan kebutuhan, mengapa tidak. DPRD pasti mendukung," kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik, Nur Qolib.
Nur Qolib membenarkan, kalau kekosongan CPNS tersebut tidak kunjung terisi, maka akan berdampak terhadap pelayanan. Sebab, tugas pelayanan yang dulunya diemban oleh PNS tersebut, kebanyakan dirangkap oleh PNS lain. Sehingga, model kerja seperti itu kerap membuat PNS yang menjalankan tugas tidak bisa menuntaskan pekerjaan secara maksimal.
Kondisi itu akhirnya berdampak terhadap pelayanan. Terlebih, pelayanan di beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti BPPM (Badan Perizinan dan Penanaman Modal), BLH (Badan Lingkungan Hudup), DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), DPU (Dinas Pekerjaan Umum) dan Dinkes (Dinas Kesehatan). "Makanya, kekosongan itu harus segera diisi," jelas politisi senior PPP asal Kecamatan Menganti ini.
Nur Qolib mengakui, Pemkab Gresik sudah 3 tahun, tepatnya sejak tahun 2013, tidak mendapatkan jatah perekrutan CPNS baru dari pemerintah pusat. Salah satu faktornya, karena belanja pegawai masih terbilang lebih tinggi dari belanja modal atau pembangunan.
Namun, pada tahun 2015, bahkan tahun 2016 mendatang, belanja moda pembangunan Pemkab Gresik terbilang sudah lebih tinggi dari belanja pegawai. Di mana, dari total estimasi keuangan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2016, sudah tembus hingga angka kisaran Rp 2,843 triliun.
