Menteri Desa PDTT Yandri Susanto didampingi Bupati Yuhronur Efendi saat meninjau tambak lele yang menjadi bidang usaha salah satu KDMP di Lamongan.
LAMONGAN, BANGSAONLINE.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) RI, Yandri Susanto, melakukan kunjungan kerja ke Lamongan dalam kegiatan saba desa di Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Plosowahyu Lamongan, Senin (22/12/2025).
Dalam kesempatan itu, Menteri Yandri didampingi DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Merah Putih.
Selama kunjungan, Yandri memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan yang menurutnya sangat baik dalam pemberdayaan desa. Mengingat, jumlah desa di Kabupaten Lamongan tergolong paling tinggi di Jawa Timur, yakni 462 desa dan 12 kelurahan.
Menurutnya, keberhasilan pemberdayaan dapat dilihat dari status desa. Pada tahun 2025, sebanyak 185 desa di Kabupaten Lamongan menduduki status maju, dan 277 di antaranya menduduki status mandiri.
Sementara Bupati Lamongan Yuhronur Efendi pada seremonial saba desa DPP Apdesi Merah Putih di Pendopo Lokatantra, menegaskan komitmen Kabupaten Lamongan dalam memberdayakan desa yang ditunjukkan oleh pemaksimalan aktualisasi program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
"Pemkab Lamongan terus berkomitmen memberdayakan masyarakat desa. Saat ini kami juga terus memaksimalkan progress dan fungsi KDMP. Karena seperti yang dimaksud Pak Presiden Prabowo, yakni menguatkan kemandirian desa dan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.
Selanjutnya Yuhronur memaparkan progress KDMP di Lamongan. Hingga hari ini, sudah ada 103 KDMP yang beroperasi di Kota Soto. Dari jumlah itu, 13 KDMP sudah melakukan kerja sama dengan SPPG. Sementara 39 KDKMP lainnya masih dalam proses pembangunan.
Sedangkan 429 KDMP di Kabupaten Lamongan sudah terdaftar di Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes). Lalu untuk omzet yang didapat dari KDMP yang sudah beroperasi adalah, 455 juta rupiah lebih.
Menurut Yuhronur, KDMP di Lamongan bergerak di berbagai sektor vital untuk ekonomi desa, meliputi perdagangan (toko retail, kebutuhan pokok), pertanian, perikanan & kelautan, serta jasa (pengelolaan sampah), melengkapi layanan simpan pinjam dan bertujuan memperkuat ekonomi lokal serta ketahanan pangan dengan kemitraan strategis.
Ia mengungkapkan sebelum ada program KDMP, badan usaha milik desa di Kabupaten Lamongan sudah tercatat aktif. Sehingga, ada 18 Bumdes di Lamongan berstatus maju dan 22 berstatus berkembang.
Salah satu Bumdes yang maju adalah Bumdes yang hari ini ditinjau di wilayah Plosowahyu yang bergerak di bidang kambing perah dan budi daya ikan lele.
Menurut Menteri Desa, pemberdayaan desa sangat penting. Karena memiliki dampak langsung dalam membantu mengentas kemiskinan. Ia yakin hadirnya KDMP mampu memperbaiki dan mengakselerasi lembaga perekonomian di pedesaan.
"Pemberdayaan desa bersifat sangat penting, karena memiliki dampak langsung pada pengentasan kemiskinan. Saat ini lembaga perekonomian di desa sedang diupayakan optimal melalui KDMP dan Bumdes," tutur Menteri Desa.
Hadir pada kesempatan tersebut Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Ahmad Riza, Sekretaris Utama BNN RI Tantan Sulistyana, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Ketua Umum Apdesi MP Anwar Sadat, Ketua DPD RI Suktan Bachtiar, Direktur Fasilitasi Kerjasama LPD dan BPD Kementerian Dalam Negeri Zanariah, dan Kepala BNNP Jawa Timur Budi Mulyanto. (qom/rev)
