Gubernur Khofifah saat menerima penghargaan.
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Pemprov Jatim menerima penghargaan BRIDA/BAPPERIDA Optimal 2025 dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk kategori Optimalisasi Potensi dan/atau Penyelesaian Permasalahan Daerah.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko, kepada Gubernur Khofifah dalam acara Apresiasi BRIDA/BAPPERIDA Optimal dan Forum Koordinasi Riset dan Inovasi Daerah (FKRID) 2025 di Gedung B.J. Habibie BRIN, Jakarta, Senin (27/10/2025).
BACA JUGA:
- Pemprov dan DPRD Jatim Setujui 2 Raperda Strategis
- Gubernur Khofifah Salurkan BLT DBHCHT Rp2,5 Miliar untuk 2.508 Buruh Linting Sampoerna Rungkut II
- Produksi Padi Jatim Naik, Gubernur Khofifah Optimis Surplus Beras
- Jadi Guest Lecture Dies Natalis ke-39 UHT, Khofifah: SDM Maritim Unggul untuk Gerbang Baru Nusantara
Usai menerima penghargaan, Gubernur Khofifah menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas capaian tersebut. Menurut dia, penghargaan ini menjadi bukti bahwa kebijakan berbasis riset mampu mendorong pembangunan berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
"Alhamdulillah, penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa riset dan inovasi telah menjadi bagian penting dari tata kelola pembangunan di Jawa Timur. Melalui BRIDA/BAPPERIDA, kami terus berkomitmen menjadikan hasil riset sebagai dasar pengambilan keputusan dan pemecahan masalah daerah,” paparnya.
Ia menegaskan, seluruh kebijakan pembangunan di Jatim selalu disandarkan pada riset dan data ilmiah yang valid.
“Di Jatim tidak ada perencanaan yang tidak berbasis scientific based research, dan tidak ada kebijakan yang tidak berbasis data," tuturnya.
Khofifah juga menyoroti pentingnya sinergi dengan BRIN untuk menghasilkan quick research dan quick response sebagai dasar kebijakan yang responsif terhadap dinamika daerah.
"Banyak hal di daerah yang membutuhkan quick research dan quick response untuk memberikan solusi atas permasalahan nyata,” ujarnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara dunia pendidikan, industri, dan pemerintah daerah untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan dan memperkuat pendidikan vokasi.

Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




