Jatim Raih Penghargaan BRIDA Optimal 2025, Gubernur Khofifah Tegaskan Pentingnya Riset untuk Daerah

Jatim Raih Penghargaan BRIDA Optimal 2025, Gubernur Khofifah Tegaskan Pentingnya Riset untuk Daerah Gubernur Khofifah saat menerima penghargaan.

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Pemprov Jatim menerima penghargaan BRIDA/BAPPERIDA Optimal 2025 dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk kategori Optimalisasi Potensi dan/atau Penyelesaian Permasalahan Daerah.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko, kepada Gubernur Khofifah dalam acara Apresiasi BRIDA/BAPPERIDA Optimal dan Forum Koordinasi Riset dan Inovasi Daerah (FKRID) 2025 di Gedung B.J. Habibie BRIN, Jakarta, Senin (27/10/2025).

Usai menerima penghargaan, Gubernur Khofifah menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas capaian tersebut. Menurut dia, penghargaan ini menjadi bukti bahwa kebijakan berbasis riset mampu mendorong pembangunan berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

"Alhamdulillah, penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa riset dan inovasi telah menjadi bagian penting dari tata kelola pembangunan di Jawa Timur. Melalui BRIDA/BAPPERIDA, kami terus berkomitmen menjadikan hasil riset sebagai dasar pengambilan keputusan dan pemecahan masalah daerah,” paparnya.

Ia menegaskan, seluruh kebijakan pembangunan di Jatim selalu disandarkan pada riset dan data ilmiah yang valid.

“Di Jatim tidak ada perencanaan yang tidak berbasis scientific based research, dan tidak ada kebijakan yang tidak berbasis data," tuturnya.

Khofifah juga menyoroti pentingnya sinergi dengan BRIN untuk menghasilkan quick research dan quick response sebagai dasar kebijakan yang responsif terhadap dinamika daerah.

"Banyak hal di daerah yang membutuhkan quick research dan quick response untuk memberikan solusi atas permasalahan nyata,” ujarnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara dunia pendidikan, industri, dan pemerintah daerah untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan dan memperkuat pendidikan vokasi. 

Salah satu fokusnya adalah membangun teaching industry di SMK agar keterampilan siswa sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri (Dudika).

"Teaching industry di SMK akan memberikan penguatan vokasi. Vokasi ini akan link and match dengan Dudika. PR kita adalah membuka lapangan kerja seluas-luasnya, dengan keterampilan yang sesuai kebutuhan Dudika," kata Khofifah.

Ia turut menyampaikan komitmen untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi melalui berbagai langkah strategis, seperti peningkatan kapasitas kelembagaan BRIDA Jatim, perluasan kolaborasi riset dengan BRIN dan perguruan tinggi, serta penerapan hasil inovasi di sektor strategis seperti pangan, energi terbarukan, digitalisasi layanan publik, dan pengentasan kemiskinan.

“Kami ingin menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi pelopor kebijakan berbasis riset dan inovasi. Dengan begitu, setiap kebijakan dan program pembangunan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ucapnya.

Sebanyak 39 pemerintah daerah menerima apresiasi dari BRIN dalam gelaran ini. Penilaian dilakukan berdasarkan dua indikator utama: pemanfaatan kajian kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dan optimalisasi potensi serta penyelesaian permasalahan daerah, dengan evaluasi kinerja selama tiga tahun terakhir.

Jawa Timur dinilai berhasil menerapkan pendekatan ilmiah dan kolaboratif dalam pembangunan daerah. Selain Jatim, penghargaan serupa juga diterima oleh Provinsi Bali, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, NTB, Riau, dan Sumatera Selatan.

Sementara itu, Kepala BRIN menyebut penghargaan ini sebagai momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara BRIN dan pemerintah daerah.

"Apresiasi ini bukan sekadar penghargaan simbolik, melainkan momentum memperkuat semangat kolaborasi. Kami ingin memastikan bahwa riset menjadi roh dari setiap kebijakan pembangunan menuju Indonesia Maju,” tuturnya.

Sebagai bagian dari penguatan sinergi riset dan inovasi, acara tersebut juga diisi dengan penandatanganan nota kesepakatan antara BRIN dan pemerintah daerah, serta penyerahan kajian kebijakan dari Deputi Riset dan Inovasi Daerah kepada masing-masing daerah. (dev/mar)