Gubernur Khofifah saat menerima penghargaan.
Salah satu fokusnya adalah membangun teaching industry di SMK agar keterampilan siswa sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri (Dudika).
"Teaching industry di SMK akan memberikan penguatan vokasi. Vokasi ini akan link and match dengan Dudika. PR kita adalah membuka lapangan kerja seluas-luasnya, dengan keterampilan yang sesuai kebutuhan Dudika," kata Khofifah.
Ia turut menyampaikan komitmen untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi melalui berbagai langkah strategis, seperti peningkatan kapasitas kelembagaan BRIDA Jatim, perluasan kolaborasi riset dengan BRIN dan perguruan tinggi, serta penerapan hasil inovasi di sektor strategis seperti pangan, energi terbarukan, digitalisasi layanan publik, dan pengentasan kemiskinan.
“Kami ingin menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi pelopor kebijakan berbasis riset dan inovasi. Dengan begitu, setiap kebijakan dan program pembangunan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ucapnya.
Sebanyak 39 pemerintah daerah menerima apresiasi dari BRIN dalam gelaran ini. Penilaian dilakukan berdasarkan dua indikator utama: pemanfaatan kajian kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dan optimalisasi potensi serta penyelesaian permasalahan daerah, dengan evaluasi kinerja selama tiga tahun terakhir.
Jawa Timur dinilai berhasil menerapkan pendekatan ilmiah dan kolaboratif dalam pembangunan daerah. Selain Jatim, penghargaan serupa juga diterima oleh Provinsi Bali, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, NTB, Riau, dan Sumatera Selatan.
Sementara itu, Kepala BRIN menyebut penghargaan ini sebagai momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara BRIN dan pemerintah daerah.
"Apresiasi ini bukan sekadar penghargaan simbolik, melainkan momentum memperkuat semangat kolaborasi. Kami ingin memastikan bahwa riset menjadi roh dari setiap kebijakan pembangunan menuju Indonesia Maju,” tuturnya.
Sebagai bagian dari penguatan sinergi riset dan inovasi, acara tersebut juga diisi dengan penandatanganan nota kesepakatan antara BRIN dan pemerintah daerah, serta penyerahan kajian kebijakan dari Deputi Riset dan Inovasi Daerah kepada masing-masing daerah. (dev/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
