Pembangunan Gedung KDMP Desa Curah Cottok, Kacamatan Kapongan, Situbondo.
SITUBONDO, BANGSAONLINE.com - Sejumlah pengurus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Situbondo dilaporkan vakum akibat belum terealisasinya dana bantuan sebesar Rp3 miliar yang sebelumnya dijanjikan untuk menghidupkan koperasi.
Kondisi tersebut memicu wacana pengalihan 30 persen Dana Desa (DD) sebagai solusi permodalan, namun usulan tersebut mendapat penolakan dari para kepala desa.
Kepala Desa Curah Cottok, Samsuri, menyebut vakumnya pengurus bukan berarti berhenti total, melainkan terpaksa menunda aktivitas karena ketiadaan modal.
“Akhirnya vakum bukan berhenti, mau ngapain tidak ada uangnya,” ujarnya kepada BANGSAONLINE.com, Selasa (14/10/2026).
Penolakan Alokasi Dana Desa
Terkait wacana alokasi DD untuk KDMP, Samsuri menegaskan bahwa para kepala desa keberatan karena setiap desa telah memiliki program prioritas yang akan terganggu jika DD dialihkan.
Kendati demikian, ia menyebut masih ada pengurus KDMP yang berusaha menjalankan koperasi secara swadaya meski dengan keterbatasan.
“Ada juga yang jalan, sehari dua hari masuk. Cari tabungan, itu yang dikerjakan, nabung cuma 2 ribu 5 ribu,” katanya.
Usulan Dana BI untuk Koperasi
Melihat kondisi tersebut, Samsuri menyarankan agar dana dari Bank Indonesia (BI) yang disalurkan ke Bank Himbara juga dialirkan ke KDMP.
“Kenapa uang dari BI tidak disalurkan, mana koperasi sudah siap kucurkan,” cetusnya.
Ia menjelaskan, Bupati Situbondo tidak bisa mengambil langkah karena KDMP merupakan program pusat.
“Bupati masih tunggu dari pusat juga, mendahului aturannya salah,” ucapnya.
Samsuri berharap agar anggaran segera turun agar koperasi desa bisa berjalan, terutama untuk pengelolaan barang subsidi seperti gas dan pupuk.
Permodalan dan Fasilitas Masih Jadi Kendala
Senada dengan Samsuri, Ketua KDMP Kelurahan Mimbaan, Sugeng Mariyanto, menyebut kendala utama vakumnya koperasi adalah minimnya modal dan fasilitas.
“Modal dan fasilitas seperti tempat atau unit usaha, barang yang akan dijual, dan barang yang mau dijual harus dari BUMN yang ditunjuk pemerintah seperti sembako, pertanian, pertamina,” tuturnya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat membantu mempermudah operasional KDMP, termasuk penyediaan fasilitas tempat usaha.
Sementara itu, seorang kepala desa yang enggan disebutkan namanya menyarankan agar Dana Hibah Ketahanan Pangan sebesar Rp200 juta yang wajib dialokasikan untuk usaha ketahanan pangan, bisa disisihkan 20 persen untuk mendukung KDMP. (sbi/mar)
