H. Rofi'i Muhlis, Ketua Umum Barisan Ksatria Nusantara (BKN).
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Ketua Umum Barisan Ksatria Nusantara (BKN), H. Rofi'i Muhlis, angkat bicara soal kelompok muhibin yang mengadakan kegiatan di dalam bongkaran makam yang sedang dipasang police line, tepatnya di Desa Serambi, Winongan, Pasuruan, Jawa Timur.
Dalam keterangan resminya kepada awak media, pria yang akrab disapa Gus Ofi ini menegaskan pentingnya transparansi dan kejelasan sikap dari pihak kepolisian, khususnya Polres Pasuruan dalam menangani kasus tersebut.
Seperti diberitakan bebebepa media beberapa waktu lalu, bahwa makam keluarga habib di pemakaman umum Dusun Serambi, Winongan Kidul, Winongan, Pasuruan dibongkar warga.
Pembongkaran dilakukan karena bangunan cungkup makam tersebut berdiri di atas pemakaman umum dan berakibat menindih makam-makam para kiai. Hal itu menyebabkan para ahli waris dan warga masyarakat setempat merasa terhina.
"Netralitas Polres Pasuruan dipertanyakan. Kasus pembongkaran makam itu sudah dipasangi garis polisi (police line) oleh aparat. Tetapi kenapa tiba-tiba ada pihak lain yang masuk ke lokasi tersebut? Apakah hal itu atas persetujuan polisi atau tidak? Kami minta klarifikasi dari Bapak Kapolres Pasuruan," tegas Gus Ofi, Sabtu (11/10/2025).
Ia menegaskan bahwa berdasarkan prinsip hukum, setiap area yang telah diberi garis polisi seharusnya tertutup bagi siapa pun, kecuali petugas berwenang.
"Seingat saya, dari pelajaran hukum, kalau lokasi sudah di-police line, tidak boleh ada siapa pun yang masuk. Kok ini ada pihak lain yang bisa masuk, dan hal ini menimbulkan pertanyaan besar," ujarnya.
Gus Ofi mengungkapkan bahwa dalam video yang sedang viral, ada sekumpulan muhibbin yang lagi melantunkan sholawat di dalam area pembongkaran makam habib yang telah di-police line tersebut. Berdasarkan pengamatan dari video yang beredar, peristiwa itu terjadi di malam hari.
Gus Ofi menekankan agar pihak kepolisian bersikap adil dan profesional, terutama dalam menjaga kepercayaan masyarakat Winongan yang saat ini sedang memperjuangkan kehormatan para aulia Desa Serambi dan leluhur mereka.
"Jangan sampai masyarakat Winongan yang membela para aulia dan leluhurnya justru tidak mendapatkan keadilan. Ini tidak boleh terjadi di Pasuruan," tegasnya.
Menurutnya, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa setiap tindakan di lapangan dilakukan sesuai prosedur, tanpa keperpihakan dan tanpa menimbulkan keresahan sosial.
Ia berharap kasus ini dapat ditangani dengan transparan, serta seluruh pihak yang terlibat segera memberikan penjelasan terbuka kepada publik, demi menjaga kondusivitas dan rasa keadilan masyarakat.
Sementara BANGSAONLINE.com terus berupaya menghubungi Polres Pasuruan untuk konfirmasi atas pernyataan Rofi'i Muhlis, namun hingga berita ini ditulis belum ada tanggapan. (afa/rev)
