Menlu Sugiono. Foto: istimewa
JAKARTA, BANGSAONLINE.com – Semua ormas Islam, DPR, Pemerintah DKI Jakarta, dan pemerintah akhirnya kompak menolak keikutsertaan atlet gimnastik Israel dalam Kejuaraan Senam Artistik Dunia (World Artistic Gymnastics Championships 2025) di Indonesia Arena, Jakarta pada 19-25 Oktober 2025 mendatang. Padahal Federasi Senam Israel mengaku telah mendaftar untuk ikut dalam kejuaraan tersebut.
Ini menarik. Karena sebelumnya sikap Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono tak jelas. Saat itu Sugiono berdalih bahwa keikutsertaan atlet-atlet Israel dalam kejuaraan tersebut merupakan keputusan dari Persatuan Senam Indonesia (Persani). Kemlu RI, kata dia, tidak memiliki kaitan mengenai ini.
"Saya monitor tapi ini yang menyelenggarakan Persani ya. Kita lihat perkembangannya seperti apa," kata Sekjen Gerindra itu kepada wartawan di Istana Negara, Rabu (8/10).
"Itu yang menyelenggarakan Persani, Kementerian Luar Negeri tidak ada permintaan izin," kataya.
Anehnya, Sugiono melempar masalah tersebut ke imigrasi. Ia mengatakan bahwa keputusan menerima visa atau tidak para atlet Israel di Indonesia merupakan wewenang dari imigrasi, bukan Kemlu RI. Kemlu RI sejauh ini enggan berkomentar mengenai masalah tersebut.
"Itu pertanyaan yang sifatnya hipotetikal. Kita belum tahu apakah disetujui atau tidak," ucap Sugiono.
Sikap Menlu Sugiono itu berbeda 180 derajat dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Pramono yang merupakan kader PDIP menegaskan tidak akan mengizinkan atlet Israel untuk datang ke Jakarta. Ia lantas berharap pihak penyelenggara berpikir seribu kali untuk mengajak atlet Israel.
Pramono mengatakan tidak ada manfaat mengundang atlet Israel dalam kondisi seperti saat ini. Menurut dia, hal itu juga bisa memicu kemarahan publik. Ia juga meminta agar visa untuk para atlet Israel itu tidak perlu diterbitkan.
"Karena enggak ada manfaatnya. Dalam kondisi seperti ini ada atlet gimnastik itu bertanding di Jakarta, pasti akan menyulut, memantik kemarahan publik," tuturnya.
Ia minta Persani berpikir ulang. "Organisasi yang mengundang harus berpikir seribu kali dan kalau saya yang paling penting visanya enggak usah dikeluarin aja supaya enggak ke Jakarta, karena enggak ada manfaatnya. Dalam kondisi seperti ini ada atlet gimnastik itu bertanding di Jakarta, pasti akan menyulut, memantik kemarahan publik dalam kondisi seperti ini," ujarnya.
Pramono juga menyinggung pidato Presiden Prabowo di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) soal nasib warga Palestina
"Apapun yang terjadi di Gaza memorinya itu melekat di kita semua, apalagi pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto di PBB sudah klir, jelas, jadi tidak perlu diterjemahkan lagi," katanya.
PBNU juga menolak keikutsertaan atlet Israel dalam senam artistik tersebut. Tapi penolakan PBNU itu tidak disampaikan oleh Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) yang belum lama berselang mengundang Peter Berkowits, aktivis pro Israel, ke acara Akademi Kepemimpinan Nasional (AKN) NU. Tapi disampai Ahmad Fahrur Razi, salah satu ketua PBNU.
Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas juga menolak kehadiran atlet senam Israel di Jakarta. Menurut dia, selain bertentangan dengan amanat konstitusi juga akan membuat hati masyarakat terluka.
"Bagaimana kita bisa menerima kehadiran atlet yang merupakan utusan resmi dari negara Israel yang kita tidak punya hubungan diplomatik dengan negara tersebut untuk bertanding di negara kita yang dikenal anti penjajahan dan sangat menghormati serta menjunjung tinggi nilai-nilai peri kemanusiaan dan peri keadilan," jelasnya.
Penolakan juga disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR dari PKS Sukamta mendesak pemerintah bersikap tegas terhadap rencana keikutsertaan atlet Israel.
Ia menegaskan, sebagai pelaku genosida brutal terhadap warga Gaza, Palestina, Israel tidak selaiknya diberi panggung dalam ajang panggung olahraga dunia. Sukamta menyebut keikutsertaan Israel bukan saja menjadi polemik publik, namun mencederai konstitusi.
"Izin bagi atlet Israel untuk bertanding di tanah air tidak hanya berpotensi menimbulkan polemik publik, tetapi juga mencederai amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan," jelasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan meminta seluruh pihak menolak kehadiran tim senam artistik Israel tersebut. Menurut dia, hal itu penting sebagai bentuk dukungan pembebasan Palestina dari segala penjajahan.
"Sebaiknya ditolak karena argumen saya sesuai dengan amanat konstitusi, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan," ujarnya kepada wartawan, Selasa (7/10).
Amirsyah mengatakan penolakan kehadiran atlet Israel itu juga penting untuk mempertahankan independensi serta nama baik olahraga Indonesia di mata dunia.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim menegaskan Indonesia juga tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, sehingga pemerintah perlu konsisten menjaga posisi tersebut.
"Komitmen ini jangan diganggu oleh siapapun. Jangan sampai event seperti perlombaan senam justru menimbulkan kemarahan publik dan merusak kepercayaan masyarakat yang selama ini mendukung perjuangan Palestina," ujarnya.
Fraksi PKS juga menolak keikutsertaan atlet Israel dalam senang tersebut. Fraksi PKS menyatakan partainya mengingatkan pemerintah untuk menunjukkan sikap politik bebas aktif yang berpihak kepada kemanusiaan. Sejak awal kemerdekaan, lanjut dia, Indonesia konsisten menolak penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina.
"Sejarah juga mencatat konsistensi tersebut. Pada 1958, Indonesia memilih mundur dari babak kualifikasi Piala Dunia agar tidak harus bertanding melawan Israel," kata dia.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP juga menolak rencana keikutsertaan atlet Israel. Juru Bicara DPP PDIP, Guntur Romli mengatakan sikap partainya sejalan dengan penolakan terhadap Timnas Israel pada Piala Dunia U20 tahun 2023.
"PDI Perjuangan konsisten menolak Tim Senam Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik akhir Oktober 2025, sikap ini sama dengan penolakan PDI Perjuangan terhadap Timnas U20 Israel tahun 2023 pada waktu yang lalu," jelasnya.
Menurut Guntur, PDIP memiliki landasan historis saat Bung Karno tegas menolak hubungan dengan Israel. Sikap itu, kata dia, merupakan bentuk solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina.
"Sikap ini bukan hanya retorika, melainkan diwujudkan melalui keputusan konkret di bidang olahraga dan diplomasi, yang mencerminkan komitmen anti-imperialisme dan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina," kata dia.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Oleh Soleh juga menolak dengan tegas rencana kedatangan atlet senam artistik asal Israel ke Jakarta untuk mengikuti Kejuaraan Artistic Gymnastics World Championships 2025.
Bahkan, Oleh secara tegas mengatakan bahwa bagi fraksi partainya di DPR, haram hukumnya untuk mengikut sertakan atlet dari negara yang melakukan kejahatan genosida dalam ajang Kejuaraan Dunia Senama Artistik 2025 tersebut.
"Bagi PKB, haram menyertakan atlet warga negara yang melakukan genosida dalam Ajang AGWC 2025," kata Oleh, Kamis (9/10/2025).
Pemerintah Indonesia akhirnya juga menolak keikutsertaan atlet Israel dalam kejuaraan senam
tersebut.
“Pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang berniat untuk hadir di Jakarta,” kata di Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra di Kemenkumham Imipas, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Oktober 2025.
Yusril mengatakan, keputusan itu didasari atas perintah Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa kesempatan pidato tentang kebebasan masyarakat Palestina. Terbilang, Kepala Negara juga sudah memberikan ketegasan kepada kekejian Israel saat berpidato di Majelis PBB, beberapa waktu lalu.
“Terakhir, dalam pidato belian (Presiden) di PBB yang sangat keras mengecam Israel yang terus melakukan kekejaman dan kebiadaban atas rakyat Palestina, terutama di Gaza,” ucap Yusril.
