Menlu Sugiono. Foto: istimewa
JAKARTA, BANGSAONLINE.com – Semua ormas Islam, DPR, Pemerintah DKI Jakarta, dan pemerintah akhirnya kompak menolak keikutsertaan atlet gimnastik Israel dalam Kejuaraan Senam Artistik Dunia (World Artistic Gymnastics Championships 2025) di Indonesia Arena, Jakarta pada 19-25 Oktober 2025 mendatang. Padahal Federasi Senam Israel mengaku telah mendaftar untuk ikut dalam kejuaraan tersebut.
Ini menarik. Karena sebelumnya sikap Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono tak jelas. Saat itu Sugiono berdalih bahwa keikutsertaan atlet-atlet Israel dalam kejuaraan tersebut merupakan keputusan dari Persatuan Senam Indonesia (Persani). Kemlu RI, kata dia, tidak memiliki kaitan mengenai ini.
"Saya monitor tapi ini yang menyelenggarakan Persani ya. Kita lihat perkembangannya seperti apa," kata Sekjen Gerindra itu kepada wartawan di Istana Negara, Rabu (8/10).
"Itu yang menyelenggarakan Persani, Kementerian Luar Negeri tidak ada permintaan izin," kataya.
Anehnya, Sugiono melempar masalah tersebut ke imigrasi. Ia mengatakan bahwa keputusan menerima visa atau tidak para atlet Israel di Indonesia merupakan wewenang dari imigrasi, bukan Kemlu RI. Kemlu RI sejauh ini enggan berkomentar mengenai masalah tersebut.
"Itu pertanyaan yang sifatnya hipotetikal. Kita belum tahu apakah disetujui atau tidak," ucap Sugiono.
Sikap Menlu Sugiono itu berbeda 180 derajat dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Pramono yang merupakan kader PDIP menegaskan tidak akan mengizinkan atlet Israel untuk datang ke Jakarta. Ia lantas berharap pihak penyelenggara berpikir seribu kali untuk mengajak atlet Israel.
Pramono mengatakan tidak ada manfaat mengundang atlet Israel dalam kondisi seperti saat ini. Menurut dia, hal itu juga bisa memicu kemarahan publik. Ia juga meminta agar visa untuk para atlet Israel itu tidak perlu diterbitkan.
"Karena enggak ada manfaatnya. Dalam kondisi seperti ini ada atlet gimnastik itu bertanding di Jakarta, pasti akan menyulut, memantik kemarahan publik," tuturnya.
Ia minta Persani berpikir ulang. "Organisasi yang mengundang harus berpikir seribu kali dan kalau saya yang paling penting visanya enggak usah dikeluarin aja supaya enggak ke Jakarta, karena enggak ada manfaatnya. Dalam kondisi seperti ini ada atlet gimnastik itu bertanding di Jakarta, pasti akan menyulut, memantik kemarahan publik dalam kondisi seperti ini," ujarnya.
Pramono juga menyinggung pidato Presiden Prabowo di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) soal nasib warga Palestina
"Apapun yang terjadi di Gaza memorinya itu melekat di kita semua, apalagi pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto di PBB sudah klir, jelas, jadi tidak perlu diterjemahkan lagi," katanya.
PBNU juga menolak keikutsertaan atlet Israel dalam senam artistik tersebut. Tapi penolakan PBNU itu tidak disampaikan oleh Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) yang belum lama berselang mengundang Peter Berkowits, aktivis pro Israel, ke acara Akademi Kepemimpinan Nasional (AKN) NU. Tapi disampai Ahmad Fahrur Razi, salah satu ketua PBNU.
Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas juga menolak kehadiran atlet senam Israel di Jakarta. Menurut dia, selain bertentangan dengan amanat konstitusi juga akan membuat hati masyarakat terluka.
"Bagaimana kita bisa menerima kehadiran atlet yang merupakan utusan resmi dari negara Israel yang kita tidak punya hubungan diplomatik dengan negara tersebut untuk bertanding di negara kita yang dikenal anti penjajahan dan sangat menghormati serta menjunjung tinggi nilai-nilai peri kemanusiaan dan peri keadilan," jelasnya.
Penolakan juga disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR dari PKS Sukamta mendesak pemerintah bersikap tegas terhadap rencana keikutsertaan atlet Israel.
Ia menegaskan, sebagai pelaku genosida brutal terhadap warga Gaza, Palestina, Israel tidak selaiknya diberi panggung dalam ajang panggung olahraga dunia. Sukamta menyebut keikutsertaan Israel bukan saja menjadi polemik publik, namun mencederai konstitusi.
"Izin bagi atlet Israel untuk bertanding di tanah air tidak hanya berpotensi menimbulkan polemik publik, tetapi juga mencederai amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan," jelasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan meminta seluruh pihak menolak kehadiran tim senam artistik Israel tersebut. Menurut dia, hal itu penting sebagai bentuk dukungan pembebasan Palestina dari segala penjajahan.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
