Koalisi Sidoarjo Maju menyatakan sikap menolak LPJ APBD 2024. Foto: MUSTAIN/BANGSAONLINE
Disebutkan olehnya, koalisi turut menyoroti rendahnya cakupan jaminan sosial bagi pekerja. Hanya sekitar 34 persen tenaga kerja di Sidoarjo yang terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.
“Kalau IPM kita tinggi, tapi pengangguran intelektual juga tinggi, itu tanda ada kegagalan dalam pemanfaatan potensi SDM,” tuturnya.
Masalah pungutan liar di sekolah juga menjadi sorotan. Adam menyebut masih banyak laporan pungutan dengan dalih kesepakatan komite sekolah di tingkat SD dan SMP, padahal pendidikan dasar seharusnya bebas biaya.
“Anggaran pendidikan kita besar, tetapi mayoritas habis untuk gaji dan operasional. Sarana dan prasarana sekolah terbengkalai. Ini harus dikoreksi,” katanya.
Koalisi mencatat, lebih dari 445 titik kerusakan jalan hingga pertengahan 2025. Meski ada perbaikan menjelang Lebaran, langkah tersebut dinilai hanya tambal-sulam.
"Tanpa rencana terpadu, kerusakan seperti ini akan berulang,” ungkapnya
Sikap penolakan terhadap LPJ APBD 2024 juga telah disampaikan melalui fraksi masing-masing dalam Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo di waktu yang sama. Dalam koalisi itu, hanya PDIP yang sempat menyatakan menerima LPJ dengan banyak catatan.
Namun, Ketua Fraksi PDIP DPRD Sidoarjo, Tarkit Erdianto, menyatakan perubahan sikap PDIP merupakan dinamika politik yang terjadi di Sidoarjo.
“Instruksi partai harus kita jalankan dengan tegak lurus, dengan dinamika yang terjadi, maka kita nyatakan menolak Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2024,” ujarnya. (sta/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
