Suasana Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Situbondo membahas nota pengantar rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
SITUBONDO,BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kabupaten Situbondo bersama DPRD terus melakukan percepatan pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun 2025.
Untuk itu, DPRD Kabupaten Situbondo menggelar rapat paripurna penyampaian nota pengantar rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di Aula Lantai II Gedung DPRD Situbondo, Selasa (8/7/2025).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Situbondo, Mahbub Junaidi, dan dihadiri oleh pimpinan OPD, anggota DPRD, serta jajaran eksekutif Pemkab Situbondo.
Mahbub menegaskan bahwa DPRD optimis pembahasan PAPBD 2025 dapat selesai dalam waktu singkat.
“Setelah paripurna ini, kami langsung melanjutkan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Selanjutnya, akan dibahas di tingkat komisi bersama OPD mitra kerja, lalu disinkronkan di Badan Anggaran sebelum disahkan dalam paripurna. Target kami, awal Agustus sudah ketok palu,” kata Mahbub Junaidi di hadapan peserta rapat.
Ia juga menambahkan, meskipun tenggat waktu pengesahan maksimal hingga 30 September, DPRD berkomitmen mempercepat proses sebagai bentuk tindak lanjut dari surat edaran Mendagri tertanggal 11 Februari 2025.
“Target dari pusat sebenarnya bulan Juni sudah selesai, tetapi karena penyusunan KUA dan PPAS di Pemda sedikit mundur, maka baru sekarang bisa disampaikan ke DPRD. Kita langsung respon cepat,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Situbondo, Ulfiyah, dalam sambutannya memaparkan bahwa perubahan KUA dan PPAS 2025 merupakan penyesuaian penting terhadap dinamika pembangunan nasional dan hasil Pilkada serentak 2024.
“Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ. Isinya meminta seluruh pemerintah daerah untuk mengintegrasikan visi dan misi kepala daerah terpilih serta prioritas nasional Asta Cita ke dalam RKPD dan APBD 2025,” terang Ulfi.
Ia menyebut, dokumen rancangan perubahan KUA dan PPAS yang disampaikan ke DPRD melalui surat Bupati Situbondo tertanggal 24 Juni 2025 ini tidak hanya teknis, tetapi juga strategis.
“Dokumen ini menjadi fondasi penyusunan RKA-SKPD dan nantinya Rancangan APBD 2025. Ini bukan sekadar rutinitas anggaran, tapi upaya menyelaraskan pembangunan lokal dengan arah kebijakan nasional,” jelasnya.
Adapun tema pembangunan Kabupaten Situbondo tahun 2025 adalah: “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur sebagai Fondasi Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema ini sejalan dengan arah kebijakan nasional dan provinsi.
Beberapa fokus pembangunan Situbondo di tahun 2025 meliputi peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, penguatan UMKM untuk menurunkan kemiskinan dan membuka lapangan kerja, serta pengembangan infrastruktur penunjang ekonomi.
Di sektor ketahanan pangan, Pemkab juga menekankan produktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan.
Dalam dokumen rancangan tersebut, pendapatan daerah Situbondo diproyeksikan mencapai Rp1,746 triliun.
Rinciannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp300,25 miliar dan pendapatan transfer dari pusat dan antar daerah sebesar Rp1,446 triliun. Sementara itu, total belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,851 triliun.
Untuk menutupi defisit anggaran sekitar Rp104,2 miliar, Pemkab Situbondo akan mengandalkan Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun 2024 sebagai sumber pembiayaan.
“Pertemuan hari ini sangat strategis. Setelah dua dokumen ini disepakati bersama, maka akan menjadi dasar penyusunan RKA-SKPD sebagai bahan Rancangan APBD 2025,” tutup Wabup Ulfiyah.
Dengan percepatan ini, Pemerintah dan DPRD Situbondo menunjukkan komitmennya untuk tidak hanya responsif terhadap arahan pusat, tetapi juga selaras dengan kebutuhan lokal.
Harmonisasi kebijakan daerah dan nasional menjadi kunci bagi akselerasi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. (adv/sbi)
