Aktivis yang tergabung dalam Fortrans Pasuruan. Foto: Ahmad Fuad/BANGSAONLINE
PASURUAN,BANGSAONLINE.com - Dalam rangka meningkatkan kontrol sosial soal dinamika perjalanan pemerintah Kabupaten Pasuruan kedepan, aktivis Pasuruan timur dan barat berhimpun membentuk Forum Transparansi Pasuruan atau disingkat Fortrans Pasuruan.
"Kita bentuk forum ini dengan nama Fortrans," kata Koordinator aktivis, Lujeng Sudarto di Taman Dayu, Pandaan, Kabupaten Pasuruan, (13/06/2025).
Forum tersebut diprakarsai dua aktivis Pasuruan, Lujeng mewakili Pasuruan barat dan Ismail Maky mewakili Pasuruan timur.
Tujuan dari forum ini adalah untuk memberikan kritik terhadap tata kelola pemerintahan supaya lebih transparan dan akuntabel.
Dikarenakan menurut Lujeng, proses penganggaran yang sudah konstitusional melibatkan Timgar dan Banggar banyak terjadi rasionalisasi dengan dalih efisiensi.
Ironisnya fungsi kontrol dari DPRD juga relatif tidak jalan, bahkan cenderung transaksional.
"Coba liat dana pokir untuk kegiatan kesenian dan sejenisnya apakah berkorelasi dengan upaya peningkatan IPM Kabupaten Pasuruan," ungkapnya.
Jika masalah-masalah tersebut dibiarkan, maka yang terjadi adalah pemerintah daerah dan DPRD menjadi jauh dari kepentingan rakyat.
Sementara Ismail Maky menjelaskan, dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan pemerintah belum mampu menjelaskan kepada publik secara transparan terkait efisiensi.
"Misalkan untuk perkembangan infrastruktur, peningkatan pendidikan atau kesejahteraan ekonomi masyarakat dan lainya, itu harus dijelaskan kepada publik," terangnya
"Kalau eksekutif tidak mampu menjelaskan kepada legislatif terkait efisiensi itu, apalagi kepada masyarakat," tambahnya
Oleh karena itu dengan dinamika tersebut para aktivis itu merasa tergugah melihat roda pemerintahan di Kabupaten Pasuruan yang dianggap memprihatinkan.
Ia mengajak agar para aktivis di Pasuruan untuk bangun, karena akhir ini aktivis di seakan-akan mati suri.
"Ini kesempatan bagi seorang aktivis untuk bangkit jangan tidur," pungkas maky.(afa/van)
