Suasana rapat paripurna yang diselenggarakan di Gedung DPRD Tuban.
"Silpa akan tetap kita kaji terus bersama pansus dan teman-teman komisi. Kalau ditemukan Silpa yang tinggi, akan kami bahas bersama, sebagai bahan evaluasi," ucap politikus Partai Golkar ini.
Sementara itu, Bupati Lindra menyebut tidak ada istilah 100 hari kerja. Sebab, dirinya menjabat dua periode. Sehingga, seluruh progam yang dicanangkannya masih tetap sama, dan akan melanjutkan progam yang masih belum terselesaikan.
"Kalau saya, tidak ada istilah 100 hari kerja. Dulu saya menjabat 3,5 tahun dan sekarang ditambah 5 tahun. Semua progam masih sama, dan akan kami lanjutkan," tutur Lindra usai mengikuti rapat paripurna.
Lindra menjelaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan penyesuaian program sesuai dengan arahan Presiden RI, Prabowo Subianto. Termasuk soal efisiensi anggaran.
Ia menyebut beberapa sektor yang tetap akan menjadi prioritas di tengah efisiensi. Pertama untuk pendidikan, kesehatan, hilirisasi terhadap swasembada pangan, serta SDM unggul dan terciptanya lapangan kerja melalui wirausaha.
"Untuk pemerataan pembangunan sudah saya lakukan di periode pertama menjabat, meliputi pembangunan jalan di 328 desa dan kelurahan, meskipun belum sepenuhnya terselesaikan. Karena di periode pertama itu ada peraturan baru, terkait kepemilikan aset desa, provinsi, dan pusat. Selain itu, penggunaan dana desa juga masih di godok oleh pemerintah pusat," beber bupati alumnus jurusan ekonomi Unair Surabaya itu. (wan/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
