Joko Widodo. Foto: Reuters/Newsnow.id
Seorang purnawirawan jenderal bercerita. Saat Jokowi lengser dan mau pulang ke Solo, Prabowo dengan penuh hormat mempersiapkan pesawat khusus. Yaitu pesawat TNI AU. Untuk menerbangkan Jokowi ke Solo. Bahkan Prabowo ikut mengantar Jokowi dan Iriana sampai ke tangga pesawat.
“Ternyata besoknya dia (Jokowi) sudah ada di Jakarta,” kata sang jenderal masgul.
Secara tersirat cerita itu menunjukkan betapa mereka mulai kecewa terhadap Jokowi. Terutama karena Jokowi terus melakukan manuver politik. Sehingga cenderung “mengganggu” konsentrasi pemerintahan Prabowo yang ingin merealisasikan janji-janji kampanyenya. Apalagi banyak sekali “peninggalan proyek Jokowi” yang mau tak mau menjadi “residu politik” bagi Prabowo. Residu politik itu menjadi beban berat bagi Prabowo. Diantaranya IKN, PSN PIK 2 dan banyak lagi.
Celakanya - seperti umumnya proyek-proyek mercusuar – peninggalan Jokowi itu banyak bertentangan dengan aspirasi dan kepentingan rakyat secara umum. Otomatis sangat berpengaruh terhadap legitimasi dan kredilitas pemerintahan Prabowo. Artinya, jika Prabowo membela Jokowi dalam kasus OCCRP, maka publik akan menganggap bahwa pemerintahan Prabowo tak ada bedanya dengan pemerintahan Jokowi yang oleh OCCRP dimasukkan sebagai finallis presiden terkorup dan terlibat kejahatan terorganisasi.
Apalagi Prabowo banyak sekali melontarkan retorika politik ke publik terkait pemberantasan korupsi. Salah satu pidatonya yang menghebohkan Prabowo berjanji akan mengejar koruptor sampai Antartika. Tak aneh jika banyak kritik ketika Prabawo mewacanakan pengampunan koruptor secara diam-diam.
Kini stempel tokoh terkorup dan bayang-bayang kejahatan terorganisasi itu membuat Jokowi lunglai. Memang, Jokowi dan para pendukungnya mempertanyakan: apanya yang dikorupsi.
Tapi jangan lupa OCCRP adalah lembaga internasional yang kredibitasnya diakui berbagai negara. Otomatis OCCRP tak sembarangan menganugrahkan gelar pada tokoh dari berbagai negara.
Yang dicatat OCCRP – berdasar penilaian juri dan para jurnalis investigasi – bahwa Jokowi dipandang sebagai presiden yang melemahkan KPK dan melanggar konstitusi terkait diloloskannya Gibran sebagai calon wakil presiden. Itu masuk bagian dari kejahatan terorganisasi.
Yang juga menarik, perubahan drastis dukungan terhadap Jokowi juga terjadi di kalangan buzzer. Para buzzer besar – seperti hasil analisis Drone Emprit – sudah tak mendukung Jokowi. Buzzer-buzzer yang viewernya besar justru pro OCCRP. Jokowi hanya dibela buzzer-buzzer kecil yang baru muncul yang nota bene viewernya juga kecil.
Perubahan drastis dan besar dukungan itu seyogyanya menyadarkan Jokowi. Termasuk ambisi politik ingin menjadikan Gibran sebagai capres 2029. Apalagi kapasitas Gibran sangat tak memadai. Lihat saja dalam tiga bulan menjabat wapres (Prabowo-Gibran dilantik 20 Oktober 2024). Ia menjadi bulan-bulanan publik. Bahkan pidato Gibran jadi tertawaan publik dan meme di media sosial.
Saat hadir pada acara Fatayat NU Gibran menyampaikan pidato yang membuat publik tertawa geli karena menyebut para kiai dengan diksi para-para kiai, para-para bu nyai. Padahal diksi “para” itu sudah menunjukkan jamak, orang banyak. Tak perlu diulang menjadi para-para.
Wallahua’lam bisshawab.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
