Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bangkalan, 5 Desember 2024.
"Di terminal atau transportasi publik seperti bus, sering terjadi pelecehan. Hal-hal sederhana seperti pengaturan toilet yang terpisah dan transparansi desain bus bisa membuat perempuan merasa lebih aman," jelas Hotib.
Selain itu, raperda ini juga mencakup penyediaan anggaran untuk mendukung pelayanan, perlindungan, perkembangan anak, termasuk pendampingan jika terjadi kasus kekerasan.
Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, Bapemperda berencana melakukan studi banding ke Kota Mojokerto yang telah mengesahkan perda serupa.
"Kami ingin mempelajari poin-poin penting yang sudah diterapkan di Mojokerto, agar bisa menyesuaikan dengan konteks Bangkalan sebagai kota dzikir dan sholawat," ungkap Hotib.
Hotib menambahkan, saat ini dua raperda itu masih dalam tahap pembahasan oleh Bapemperda bersama beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) strategis seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas KB.
Setelah itu, dokumen raperda akan diajukan ke tingkat provinsi untuk evaluasi gubernur sebelum diundangkan.
"Kami berharap proses ini dapat selesai dengan cepat, sehingga Bangkalan segera memiliki payung hukum untuk melindungi perempuan dan anak secara menyeluruh," pungkasnya. (uzi/msn)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
