KOTA BATU, BANGSAONLINE.com - Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, memberikan apresiasi atas kinerja Kanwil Kemenkumham Jatim yang sangat responsif terhadap pelindungan Kekayaan Intelektual. Langkah cepat yang dilakukan instansi yang dipimpin Heni Yuwono itu dianggap mampu mendukung target Pemkot Batu dalam menghasilkan produk berkelas internasional.
Penghargaan tersebut diserahkan pada kegiatan Scale Up Business Industri Kecil Menengah Vol.1, Senin (11/11/2024). Kegiatan yang diadakan oleh Pemkot Batu itu mengambil tema 'Branding Sertifikasi Halal dan HAKI menuju produk IKM Kota Batu Berkelas Internasional'.
Baca Juga: 1.758 Peserta Seleksi CPNS Kemenkumham Jatim Bersaing Ketat di Tahap Akhir
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Forkopimda Kota Batu dengan 100 UMKM sebagai peserta. Dalam kesempatan ini, Heni mendapatkan penghargaan atas Peran Serta Pendampingan, Peningkatan Daya Saing, Penguatan Brand UMKM dan IKM Kota Wisata Batu yang diserahkan langsung Pj Wali Kota Batu.
Aries mengapresiasi proses pendaftaran kekayaan intelektual yang cepat dan mudah.
Baca Juga: Dukung Ketahanan Pangan, Lapas Kelas I Surabaya Libatkan Warga Binaan Tanam Jagung di Lahan Baru
"Kinerja dan respon yang luar biasa dari bapak Heni Yuwono beserta jajaran, yang disampaikan orang bahwa pendaftaran Kekayaan Intelektual itu lama, sama sekali tidak benar, baru saja pemerintah Kota Batu mencatatkan Hak Kekayaan Intelektual Baju Adat Batu dan langsung tercatat," ucapnya saat memberi sambutan.
Ke depan, ia berharap respons cepat ini juga diberikan saat memberikan pelayanan untuk UMKM Kota Batu, sehingga ke depannya UMKM dapat ikut serta bersaing di kancah internasional.
"Kepemilikan sertifikat kekayaan intelektual akan membantu UMKM untuk scale up, mengembangkan diri agar dapat bersaing di level global," katanya.
Baca Juga: Dukung Asta Cita, Lapas Surabaya Tingkatkan Pelayanan dan Ketahanan Pangan Berdampak
Sementara itu, Heni mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan pelayanan kekayaan intelektual di Jatim. Menurutnya, perlu dukungan stakeholder, termasuk pemerintah daerah agar pelayanan lebih optimal.
"Tentunya ini berkat kerja keras pemda juga, sehingga bisa menjadi fasilitator terhadap pelayanan kekayaan intelektual di wilayah," ujarnya. (cat/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News