Dari kiri, para pimpinan DPRD Gresik, Mujid Riduan (Wakil Ketua), M Syahrul Munir (Ketua), Lutfi Dawam (Wakil Ketua), dan Ahmad Nurhamim (Wakil Ketua). Foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
Saat ini, lanjut Anha, Pemkab Gresik tengah konsen untuk pembayaran kegiatan kontraktual seperti proyek fisik di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), dan Dinas Cipta Karya Kawasan Perumahan dan Permukiman (DCKPKP).
"Infonya masih mendahulukan yang kontraktual," tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Gresik, M. Syahrul Munir, menegaskan komitmen dari dewan untuk menjaga agar postur APBD sehat. Sehingga, dewan bakal memastikan dan mengawasi keberlangsungan program yang diusulkan Pemkab Gresik, mendukung atau tidak.
"Jangan sampai program sudah diajukan dan digedok dalam APBD dalam perjalanannya tak bisa dijalankan karena terbentur anggaran, seperti saat ini yang banyak dikeluhkan. Seperti Bosda, BK, BHP yang belum cair," paparnya.
Ia mengakui pada 2 tahun anggaran (APBD 2023 dan 2024), Pemkab Gresik selaku eksekutor program banyak melakukan rasionalisasi anggaran dan menunda program atau mengurangi volume kegiatan karena terkendala anggaran.
"Hal-hal seperti ini tidak boleh kembali terulang. Kami (DPRD) akan meminta Pemkab Gresik baik lewat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) maupun langsung ke bupati. Ini kami lakukan agar semua program yang telah kami sepakati, dan ditetapkan dalam APBD bisa terwujud, sehingga tak merugikan kepentingan masyarakat," urai anggota Fraksi PKB ini. (hud/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
