Senin, 20 Februari 2017 22:33

Klarifikasi Penyimpangan, Komisi II DPRD Kota Mojokerto bakal Panggil Kadinsos

Kamis, 03 September 2015 18:29 WIB
Klarifikasi Penyimpangan, Komisi II DPRD Kota Mojokerto bakal Panggil Kadinsos
Pembangunan Liponsos Balongrawe Baru yang diduga menyalahi aturan. (foto: yudi eko purnomo/BANGSAONLINE)

KOTA MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Tak hanya menyoroti pembangunan wisma Panti Jompo Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos), Komisi II DPRD Kota Mojokerto juga berancang-ancang memanggil kepala Dinas Sosial setempat. Komisi legislatif yang mengawasi bidang pembangunan ini bakal mengklarifikasi indikasi mengenai ketidakberesan dalam proyek senilai Rp 1.159.650.000.

"Kita tengah mengkaji informasi masyarakat yang menyebut adanya ketidak beresan dalam proyek ini. Sehingga perlu dilakukan klarifikasi dengan Kadinsos," ujar anggota Komisi II DPRD Kota Mojokerto, Edwin Endra Praja ketika dihubungi via telpon, Kamis (3/9). Secara spesifik Edwin enggan mengungkapkan tengara adanya penyimpangan dalam proyek ini ke publik.  "Jangan (dipublis). Tanyakan ke Bu Mudji (Kadinsos) saja," katanya.

Untuk itu, Edwin berniat melakukan langkah klarifikasi ke Satker itu dalam waktu dekat. "Nanti kita klarifikasi," pungkasnya. Meski demikian, politisi Gerindra ini berharap proyek tepat sasaran dan selesai tepat waktu. Sehingga, manfaatnya.bisa dirasakan oleh para lansia.

Kepada wartawan, Kadinsos Kota Mojokerto Sri Mudjiwati membantah adanya kejanggalan dalam proyek tersebut. Bahkan dengan nada tinggi, ia menyatakan proyek ini berjalan sesuai mekanisme. "Proyek ini tidak main-main semua sesuai aturan," cetusnya.

Sayangnya, mantan direktur RSUD ini keburu menutup handphonenya sebelum diajukan pertanyaan yang lain.

Seperti diberitakan sebelumnya, pembangunan wisma Panti Jompo Liponsos, di Lingkungan Balongrawe Baru, Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari Kota Mojokerto diduga melanggar aturan. Rekanan yang tidak diketahui identitasnya ini tidak mematuhi prosedur kontrak dan melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70/2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa serta Undang-Undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik (KIP) lantaran tidak memasang plang papan proyek. (Baca juga: Dewan Kota Mojokerto Kecam Proyek Liponsos Senilai Rp 1,1 Miliar, Diduga Salahi Aturan) (yep/rvl)

tag :
  • korupsi-mojokerto
Minggu, 12 Februari 2017 01:45 WIB
Oleh: Dr. KHA Musta'in Syafi'ie MAg. . .   BANGSAONLINE.com - Inna alladziina laa yu’minuuna bi-aayaati allaahi laa yahdiihimu allaahu walahum ‘adzaabun aliimun (104). Innamaa yaftarii alkadziba alladziina laa yu/minuuna bi-aayaati alla...
Rabu, 08 Februari 2017 11:32 WIB
>>>>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Dr. KH. Imam Ghazali Said. SMS ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<<...
Kamis, 02 Februari 2017 11:42 WIB
LONDON, BANGSAONLINE.com - Setelah kematian saudaranya, sesama anggota Bee Gees, Maurice, Robin dan Andy, membuat Barry Gibb (70) ketakutan didatangi malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Dia pun merasa trauma seumur hidupnya.Mirror.co.uk me...