SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pasca penetapan pasangan calon (Paslon) Pilwali Surabaya, Jawa Timur, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat, terus dibanjiri kecaman, termasuk dari partai pengusung Rasiyo-Dhimam Abror, yaitu Partai Demokrat dan Partai Amanah Nasional (PAN). KPUD Surabaya, dinilai sengaja 'menjegal' pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2015 mendatang di Kota Pahlawan ini.
Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Soekarwo menilai KPU telah mematikan hak dipilih dan memilih Rasiyo sebagai warga negara. Sehingga, Demokrat memutuskan akan melaporkan Komisioner KPU Surabaya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu dan KPU RI.
BACA JUGA:
- PDIP Minta Mahar Hingga Rp 10 M, Cawawali Surabaya Punya Uang Berapa?
- PKB Intruksikan Kader Sosialisasikan Fandi Utomo sebagai Cawali Surabaya
- Di Depan 700 Kiai MWCNU-Ranting NU se-Surabaya, Kiai Asep: Wali Kota Surabaya Harus Kader NU
- Rekap Pilkada Surabaya Tingkat Kecamatan Selesai: Risma-Whisnu 86,35%, Rasiyo-Lucy 13,65%
Setali tiga uang, DPP PAN juga melayangkan protes. Melalui Wakil Ketua DPP dan seluruh jajaran DPW dan DPD-nya, PAN mendatangi Kantor KPU Surabaya di Jalan Adityawarman.
"Kami mendatangi KPU untuk meminta mengubah keputusannya atas penyalonan Rasiyo-Abror," kata Wakil Ketua DPP PAN, Suyoto didampingi Ketua DPD PAN Surabaya, Surat di Kantor DPW, Jalan Dinoyo Surabaya.
Seperti kita ketahui, lanjut Suyoto, KPU Surabaya memutuskan berkas Abror tidak memenuhi syarat (TMS). "Ada dua yang dimasalahkan, pertama soal rekomendasi dan soal pajak Abror yang bermasalah. Ini rezim politik, bukan rezim administrasi. KPU tidak bisa memutuskan sendiri kalau surat rekom itu tidak identik. Dia (KPU) tidak pernah menemui DPP untuk menanyakan keaslian dukungan PAN. Yang dukung Abror itu PAN. Dan rekom itu yang ngeluarin juga PAN, kalau tanya ke DPP ya kita akan bilang itu asli. Tapi mereka tidak pernah ke kita (DPP PAN)," tegas dia.
Untuk itu, PAN meminta KPU Surabaya untuk mencabut keputusannya Minggu kemarin. Perbedaan scan Surat Keputusan DPP PAN antara yang diserahkan pada 11 Agustus dengan yang diserahkan pada 19 Agustus, kata Suyoto harus segera dicabut.
"Kalau tidak kita akan lapor ke DKPP. Surat yang asli hilang. Karena kondisinya mepet, kita juga ada Muswil di Kediri, sehingga kita memberi surat melalui faksimile. Kemudian kita buatkan yang baru dengan stempel basah. Jadi nggak mungkin dong, suratnya harus sama dengan yang hilang. Pasti ada perbedaan. Tapi itu asli dukungan dari PAN," tegas Bupati Bojonegoro ini.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
